Prabowo Subianto Akhirnya Tanggapi Kabar Edhy Prabowo Diciduk KPK, Beri Arahan Ini untuk Gerindra

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kabar soal Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai diperbincangkan publik.

Seperti diketahui, penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu, 25 November 2020 dini hari.

Informasi itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

"Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," katanya saat dikonfirmasi, Rabu pagi.

Sontak, hal ini menuai beragam komentar di masyarakat.

Tak terkecuali figur publik Tanah Air.

Baca juga: Biodata Iis Rosita Dewi, Istri Edhy Prabowo yang Turut Ditangkap KPK, DPR RI Periode 2019 - 2024

Baca juga: Diduga Korupsi Ekspor Benur, Edhy Prabowo Jadi Menteri Pertama Era Jokowi-Maruf yang Ditangkap KPK

Baca juga: 4 Kebijakan Kontroversial Edhy, Banyak Revisi Regulasi Susi, Tinggalkan Penenggelaman Pencuri Ikan

Termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya telah melaporkan penangkapan tersebut ke Prabowo.

Dasco mengatakan, Prabowo menginstruksikan untuk menggunakan informasi lebih lanjut dari KPK.

"Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami, dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK," kata Dasco dari sebuah video yang diterima Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ustaz Yusuf Mansur Tiba-tiba Unggah Foto Lobster: Salam Hormat Bu Susi

Berdasarkan hal tersebut, Dasco mengatakan, partainya belum bisa mengomentari lebih lanjut terkait ditangkapnya Edhy Prabowo karena masih menunggu informasi valid dari KPK.

"Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dugaan korupsi ekspor benur dalam penangkapan Edhy ini, Dasco juga mengatakan belum bisa memberikan tanggapan sebelum KPK menyampaikan pernyataan resmi.

Namun, ia mengaku sempat berkomunikasi dengan Edhy Prabowo sebelum Menteri KP itu berangkat ke Amerika Serikat.

"Dua minggu yang lalu atau 12 hari yang lalu, dia cuma bilang pamit saja ke Amerika," ucap Dasco.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga turut membenarkan soal informasi penangkapan tersebut.

Menurutnya, Edhy Prabowo diduga melakukan korupsi dalam ekspor benur.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu.

Menurut Ghufron, Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: PROFIL LENGKAP Edhy Prabowo, Menteri Baru Saja Ditangkap KPK, Pernah Nangis Dipecat dari AKABRI

Tak sendiri, ia diringkus bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarganya.

"Tadi pagi (ditangkap) jam 01.23 di Soetta (Bandara Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ujar Ghufron.

Meski demikian, Edhy tercatat menjadi menteri pertama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh KPK.

Edhy Prabowo juga jadi menteri pertama era Jokowi-Ma'ruf Amin yang berurusan dengan penangkapan KPK.

Pada era Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019, KPK menetapkan dua orang menteri sebagai tersangka, yakni Menteri Sosial Idrus Marham serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Idrus Marham saat itu terjerat kasus suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, sedangkan Imam Nahrawi terjerat kasus suap terkait penyaluran dana hibah KONI.

Namun, dua menteri tersebut tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.

Penetapan Idrus dan Imam sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang dilakukan KPK.

Baca juga: BREAKING NEWS Edhy Prabowo Menteri Kelautan Ditahan KPK Tadi Malam, Apa Kasusnya? Ini Penjelasan KPK

Idrus dan Iman pun telah divonis bersalah. Idrus dihukum dua tahun penjara dan kini telah menghirup udara bebas.

Adapun Imam divonis hukuman tujuh tahun penjara dan kini masih mendekam di tahanan.

Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kabar ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menekankan, pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020). 

Jokowi mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Ia yakin lembaga antirasuah itu bekerja secara transparan, terbuka dan profesional.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional," kata dia.

Istri Menteri Edhy Prabowo Turut Ditangkap KPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, total ada 17 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut.

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," kata Ali, Rabu (25/11/2020).

Iis merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ali menuturkan, rangkaian operasi tangkap tangan itu berlangsung di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB tadi malam.

Selain 17 orang, KPK juga mengamankan sejumlah barang antara lain kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisasi.

"Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster," ujar Ali.

Saat ini KPK masih memeriksa intensif 17 orang tersebut selama 1x24 jam.

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra".

BACA JUGA : di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Subianto Akhirnya Tanggapi Kabar Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Beri Arahan Ini untuk Gerindra.