Breaking News:

Aturan Lengkap PSBB Jakarta, Mal hingga Restoran Tutup Pukul 7 Malam, Ojol Boleh Angkut Penumpang,

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

Unsplash/CDC/capture KompasTV
Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan ilustrasi virus corona 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah deretan aturan lengkap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, jam tutup restoran hingga izin ojek online beroperasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memberlakukan  (PSBB) secara ketat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 19 Tahun 2021.

Dalam kepgub yang ditandatangani Anies pada 7 Januari 2021 tersebut, disebutkan jangka waktu PSBB mengikuti kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni 11-25 Januari 2021.

"Menetapkan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021," demikian diktum kesatu Kepgub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021.

Pembatasan aktivitas selama PSBB tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Adapun jenis pembatasan aktivitas itu dibagi menjadi 10 bagian, yaitu:

Ilustrasi PSBB
Ilustrasi PSBB (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

1. Pembatasan kegiatan tempat kerja atau perkantoran

Pembatasan kegiatan di tempat kerja dimaksud merupakan tempat keja baik milik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi pemerintahan.

Baca juga: APAKAH PSBB Berguna? Sebagus Apa Jokowi & Menkes Terawan Tangani Covid? Ini Rapor Lengkapnya

Baca juga: Kapasitas Bioskop Hanya Diizinkan Diisi 25 Persen pada Masa PSBB Transisi, Ini Respons Pengusaha

Pembatasan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang mengatur karyawan atau pegawai yang diizinkan untuk bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya sebesar 25 persen.

Sementara itu, sebanyak 75 persen karyawan diminta untuk hadir dan menjalankan tugas atau bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

2. Kegiatan pada sektor esensial

Kegiatan pada sektor esensial diatur dalam Pasal 15, 16, 18 dan 19 yang mengizinkan operasional 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas.

Adapun yang dimaksud sektor esensial, yaitu sektor energi, komunikasi dan informasi teknologi, keuangan, logistik, perhotelan, industri pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional.

Sektor esensial tidak terlepas juga pada tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar rakyat, toko swalayan, sampai warung kelontong.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved