Penanganan Covid
PPKM Jawa Bali Diperpanjang, Pimpinan DPR Sebut Ada yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19
Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali selama dua minggu.
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali selama dua minggu sampai tanggal 8 Februari 2020 dikarenakan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang belum juga terkendali.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam mengimplementasikan PPKM.
Menurut Azis, meningkatnya penyebaran Covid-19 menunjukkan pemberlakuan PPKM harus ada yang diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di daerahnya, terutama di daerah zona merah.
Saat ini terjadi kenaikan jumlah daerah yang berada di zona merah dari semula 70 daerah kini mencapai 108 daerah pada pekan ini.
"Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19," kata Azis kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).
Azis berharap aparat Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19.
Baca juga: Kurva Covid-19 Belum Turun di 27 Provinsi, Pemerintah Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021
Baca juga: Belum Menunjukkan Penurunan, PPKM Jawa-Bali Akan Diperpanjang 2 Minggu ke Depan
Namun aparat tetap diminta untuk menegur masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Pemda harus dapat meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar, meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalisir angka kematian serta kasus aktif di daerah," pungkasnya.
(Tribunnews/ Chaerul Umam)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Masa PPKM Diperpanjang, Pimpinan DPR: Ada yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19
Vaksin AstraZeneca Jadi Perbincangan, Penelitian di Amerika Ungkap 79% Efektif & Tak Beresiko Ini |
![]() |
---|
Bantu Individu & Bisnis yang Terdampak Covid-19, Jepang Pakai Dana Cadangan Lebih dari 2 Triliun Yen |
![]() |
---|
Hasil Uji Coba Terbaru Buktikan Vaksin AstraZeneca Efektif Cegah Penyakit Serius, Aman untuk Lansia |
![]() |
---|
Pemanfaatan Tripsin Babi pada Vaksin AstraZeneca, Kemenkes Beri Penjelasan, Alasan Diperbolehkan |
![]() |
---|
Biaya Menanggulangi Pandemi di Indonesia Disebut Capai Rp 2.750 T, Kemenkeu: Sangat Dipantau Detail |
![]() |
---|