Breaking News:

Penanganan Covid

PPKM Jawa Bali Diperpanjang, Pimpinan DPR Sebut Ada yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali selama dua minggu.

Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Dalam rangka mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa-Bali, Pemerintah Kota Semarang memperketat aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali selama dua minggu sampai tanggal 8 Februari 2020 dikarenakan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang belum juga terkendali.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam mengimplementasikan PPKM.

Menurut Azis, meningkatnya penyebaran Covid-19 menunjukkan pemberlakuan PPKM harus ada yang diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di daerahnya, terutama di daerah zona merah.

Saat ini terjadi kenaikan jumlah daerah yang berada di zona merah dari semula 70 daerah kini mencapai 108 daerah pada pekan ini. 

"Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19," kata Azis kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).

Azis berharap aparat Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Kurva Covid-19 Belum Turun di 27 Provinsi, Pemerintah Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021

Baca juga: Belum Menunjukkan Penurunan, PPKM Jawa-Bali Akan Diperpanjang 2 Minggu ke Depan

Namun aparat tetap diminta untuk menegur masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Pemda harus dapat meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar, meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalisir angka kematian serta kasus aktif di daerah," pungkasnya.

(Tribunnews/ Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Masa PPKM Diperpanjang, Pimpinan DPR: Ada yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved