TRIBUNNEWSMAKER.COM - Masyarakat sedang dihebohkan oleh kabar mengenai pajak pulsa dan token listrik.

Mengenai hal ini, Sri Mulyani angkat bicara.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh dengan harga.

Pemerintah mengeluarkan aturan terkait penghitungan dan pemungutan pajak untuk penghasilan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher (pajak pulsa).

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan berlaku mulai Senin, 1 Februari 2021.

Namun skema pungutan pajak tersebut menuai polemik di Tanah Air dan ramai di media sosial.

Tak sedikit warganet yang berwacana, harga pulsa telepon, kartu SIM perdana, voucher, serta token listrik akan mengalami kenaikan dengan adanya regulasi itu?

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Tak Ada Pemulihan Ekonomi Kecuali Vaksin Sudah Dibagikan di Seluruh Dunia

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Beri Sinyal Resesi Ekonomi di Indonesia, Pengangguran & Kemiskinan Akan Meningkat

Baca juga: Tanggapi Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Sri Mulyani: Kalau Nggak Kuat, Turun Saja Kelas III

Benarkah demikian?

Melalui akun Instagram pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas memberikan penjelasan terkait pungutan pajak, Sabtu (30/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, ketentuan terkait penghitungan dan pemungutan pajak tidak akan mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher.

HALAMAN SELANJUTNYA ==========>