Breaking News:

Penanganan Covid

Kasus Covid-19 Melonjak, Gubernur DIY Akan Berlakukan PPKM Mikro, Ini Deretan Aturan yang Diterapkan

Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, akan melakukan pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

TribunNewsmaker.com Kolase/ Shutterstock/ KOMPAS.COM/A. FAIZAL
Gubernur DIY akan berlakukan PPKM Mikro untuk menekan penyebaran virus corona 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, akan melakukan pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Hal ini dilakukan demi menekan tingkat kasus Covid-19 yang kian hari mengalami kenaikan.

Dikutip dari TribunJogja.com, keputusan ini dipilih setelah digelarnya rapat koordinasi antara Gubernur DIY dengan perwakilan RS rujukan Covid-19, akademisi, serta bupati dan wali kota, Senin (21/6/2021).

Pada rapat tersebut, Sri Sultan HB X meminta kepada seluruh kepala daerah di wilayah DIY untuk segera memperkuat dan membentuk satuan tugas (satgas) Covid-19 di setiap RT dan RW. 

Pasalnya, satgas dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun kerumunan masa di level paling bawah.

Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat untuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro.  

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Terbaru, Ini Daftarnya

Baca juga: KASUS Positif Covid-19 Meroket, Mall, Restoran, Warung Makan dan Cafe Boleh Buka Sampai Jam 8 Malam

"Perlu membatasi di antara mereka yang ada di setiap kelurahan agar satgas yang belum terbentuk mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar Sri Sultan HB X, Senin (21/6/2021).

Sri Sultan HB X juga menuturkan, wacana lockdown yang dulu sempat dilontarkan merupakan solusi terakhir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan.

Kebijakan tersebut diakui Sri Sultan HB X sulit untuk dilakukan.

Hal ini lantaran apabila memilih lockdwon, tentunya bakal membawa konsekuensi besar. 

Ketika karantina wilayah diberlakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu sehingga Pemda DIY harus menanggung segala kebutuhan warganya.

Sri Sultan HB X mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DI Yogyakarta.

"(Jika lockdown) orang jualan nggak ada. Yang buka hanya apotek dan supermarket, yang lain tutup."

"Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan. Ya kalau kita tidak kuat," terang Sri Sultan HB X.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved