Breaking News:

Penanganan Covid

VAKSINASI Covid-19 Tanpa KTP Sesuai Domisili, Wajib Bawa Identitas Resmi Sebelum Disuntik Vaksin

Pos pelayanan vaksinas dan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan memberikan layanan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat tanpa KTP sesuai domisili.

Editor: Candra Isriadhi
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Suasana vaksinasi massal di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Rabu (23/6/2021). 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pos pelayanan vaksinasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan memberikan layanan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat tanpa harus menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili.

Inovasi ini diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk divaksin, sehingga target 1 juta vaksinasi per hari pada Juli tercapai.

"UPT Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan rumah sakit umum pusat politeknik kesehatan itu dapat memulai vaksinasi tanpa harus menyertakan surat keterangan domisili," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangannya, Kamis(1/7/2021).

Namun, masyarakat saat datang untuk divaksin tetap harus membawa KTP. Sebab, petugas membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk melaporkan data masyarakat yang telah menerima vaksin.

"Jadi memang ini salah satu cara untuk memudahkan, terutama orang yang memiliki KTP di mana dia sedang tinggal saat ini. Kan tinggal datang ke layanan tersebut," ujar Siti Nadia.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 pada warga saat vaksinasi Covid-19 keliling Polda Metro Jaya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2021) malam. Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi Covid-19 keliling di kawasan titik pembatasan mobilitas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro guna mempercepat target pemerintah menjalankan program vaksinasi Covid-19.
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 pada warga saat vaksinasi Covid-19 keliling Polda Metro Jaya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2021) malam. Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi Covid-19 keliling di kawasan titik pembatasan mobilitas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro guna mempercepat target pemerintah menjalankan program vaksinasi Covid-19. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI, Polri, BUMN, dan swasta dalam upaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. "Itu juga berkontribusi terhadap peningkatan percepatan penyuntikan dosis 1 juta per hari," katanya.

Beberapa kantor Polres di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang sudah memulai vaksinasi kepada masyarakat berusia di atas 18 tahun. Menurut Siti Nadia, di sini animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi terlihat cukup tinggi.

Karena animo masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin Covid-19, seluruh penyelenggara dan sentra vaksinasi diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. "Kita mendorong untuk melakukan registrasi lebih banyak secara elektronik melalui sistem aplikasi peduli lindungi atau menggunakan form-form pendaftaran yang diinformasikan di pengumuman," ujarnya.

Dengan mendaftar secara online, kerumunan bisa dihindari karena masyarakat tidak menunggu lama. Siti Nadia mengatakan, penyelenggara bisa menghentikan proses vaksinasi jika terjadi kerumunan. Petugas di lapangan, kata dia, harus bisa memastikan masyarakat tetap menjaga jarak saat antre untuk divaksin.

Siti Nadia berharap masyarakat tidak perlu ragu untuk vaksin, karena pemerintah sudah menjamin keamanannya. Vaksinasi merupakan upaya mencegah risiko berat akibat Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved