Tanahnya Dibeli Negara, Wanita Jadi Miliader Dapat Ganti Rp 11 Miliar, Bingung Mau Buat Apa

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah merasa senang lantaran menerima uang ganti kerugian (UGK) proyek Bendungan Bener.

Ndariyati merasa sangat senang, karena satu bidang tanah seluas 379 m2 miliknya diberi kompensasi sangat besar oleh negara, yakni senilai Rp 305 juta.

Ia yang dulu pernah ikut menolak pembebasan lahan quarry di Desa Wadas untuk proyek Bendungan Bener , mengaku senang dan tidak menyesal melepaskan hak kepemilikan tanah.

Ia bahkan sudah memiliki rencana membelanjakan uang hasil UGK untuk membeli tanah di desa lain.

"Sudah ada gambaran mau beli tanah di daerah Desa Pekacangan. Perasaannya pasti lah senang. Dulu sempat ikut menolak, tapi sekarang saya menerima. Karena sudah keadaannya, mau bagaimana lagi," ucap Ndari saat ditemui Tribunjogja.com di sela acara pembayaran UGK proyek Bendungan Bener , Rabu (30/11/2022).

Perasaan senang juga dialami Mustakim (35), warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo , Jawa Tengah.

Baca juga: Daftar Upah Minimum 2023 di Seluruh Provinsi di Indonesia, Kenaikan Tertinggi Ada di Wilayah Ini

Tak hanya senang, Mustakim juga merasa beruntung karena satu bidang tanah yang ia beli dengan harga Rp 9 juta, bisa bernilai berkali-kali lipat.

"Yang mendapat UGK sekarang ada dua bidang. Satu bidang dulu warisan orang tua. Satunya lagi beli seharga Rp 9 juta, sekarang mendapat ganti Rp 410 juta. Senang lah pasti, karena dulu beli murah, sekarang dijual bisa untung banyak," ungkap Mustakim.

Dari dua bidang tanah itu, ia mengaku mendapatkan total uang ganti kerugian sebesar Rp1,1 miliar.

Uang tersebut, rencananya akan digunakan untuk membeli tanah di daerah Kabupaten Sleman dan sisanya agar disimpan.

Senada, Khayatul Aizah (41), warga Desa Wadas yang mendapat UGK tertinggi nomor dua siang itu, mengaku akan menggunakan uang dengan sebaik-baiknya.

Ia yang mendapat UGK sebesar Rp2,2 miliar, berencana ingin membeli tanah berupa sawah dan perumahan di wilayah Kabupaten Magelang.

Rencana itu ia ambil sebab suaminya, Dulkarin (46), berasal dari Kabupaten Magelang.

"Baru ikut pencairan sekarang karena dulu suami sempat sakit, sehingga belum bisa mengikuti pengukuran di tahap awal. Rencananya nanti, uang untuk beli tanah lagi, sudah ada gambaran di Magelang karena sekarnag tinggal di sana," ucapnya.

Sementara itu, warga yang mendapat UGK tertinggi pada agenda tersebut adalah Kiptiyah.

Ia mendapatkan uang ganti kerugian untuk 6 bidang tanah dengan total nominal senilai Rp 11 miliar.

Baca juga: SOAL & KUNCI JAWABAN Latihan UAS PAS PAI Kelas 3 Semester 1, Duduk Tasyahud Akhir Dinamakan?

Pasalnya, tiap bidang yang ia miliki mendapatkan ganti rugi antara Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar yang tertinggi.

Saat ditanya wartawan, Kiptiyah mengaku bingung akan menggunakan uang itu untuk apa.

Ia pun tampak tergesa-gesa meninggalkan lokasi pembagian UGK begitu selesai menerima 6 buah buku rekening.

"Nggak tahu, pokoknya matur nuwun," ucapnya sambil lalu.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Jendral (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementrian ATR-BTN, Embun Sari.

Dalam sambutannya, Embun berpesan kepada warga penerima UGK untuk memanfaatkan uang yang diterima dengan baik.

Alih-alih untuk membeli barang mewah seperti mobil, ia berharap warga membeli tanah lagi di daerah lain.

"Kalau membeli tanah di desa tetangga, mungkin bisa dapat 3 kali dari luas tanah yang mereka lepas untuk dipakai negara. Itu pun uangnya pasti masih sisa, sehingga bisa dipakai untuk beli benih atau keperluan lain demi melanjutkan hidup," katanya.

Menurutnya, apabila pesan tersebut dilaksanakan, maka kehidupan yang lebih makmur akan datang sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah dapat terwujud.

"Dalam UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah memiliki tujuan agar masyarakat yang terdampak bisa mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan," pungkasnya.

Sebulan Pindah, Warga Kampung Miliarder di Tuban Pilu Ingat Rumah Lama: 'Secara Psikologi Tak Bisa'

Warga kampung miliarder di Tuban merasa sedih ingat rumah lamanya yang tepaksa dijual ke perusahaan minyak.

Pria bernama Imam itu menanggapi kondisi terkini pasca pembebasan lahan Pertamina-Rosneft, yang berada di wilayah Kecamatan Jenu pada Februari 2021 lalu.

Imam yang merupakan Warga Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Tuban, itu mengatakan, dirinya tidak bisa disebut sepenuhnya sebagai penjual rumah atau lahan yang menjadi prioritas Grass Root Refinery (GRR). 

Pasalnya, secara pribadi ia mengaku tidak ingin lahannya dijual ke perusahaan minyak pelat merah. 

"Saya tidak ingin menjual, kita melawan betul saat itu, sampai sidang di pengadilan hingga konsinyasi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/1/2022). 

Ia menjelaskan, saat itu punya satu rumah yang baru saja jadi setelah dibangun, sekitar satu bulan. 

Namun upaya penolakan untuk tidak menjual rumahnya gagal. 

Hingga akhirnya ia bersama warga lainnya harus pindah ke tempat yang baru. 

"Mau tidak mau harus pindah, secara materi Pertamina mampu membeli, namun secara psikologi tidak bisa. Warga hatinya masih di lahan atau rumah yang lama," ungkapnya. 

Baca juga: Warga Kampung Miliarder di Tuban Kini Menyesal Jual Tanah, Nganggur & Susah Makan, Ini Kata PT PRPP

Ditambahkan Imam, saat ini mata pencaharian warga, khususnya buruh tani hilang, sudah tidak lagi bekerja di sawah. 

Bahkan Pertamina juga belum pernah memberi pendampingan, sehingga warga hanya bisa bertahan seadanya. 

"Kita dulu tidak ada pilihan selain melepas aset, karena itu kebutuhan pemerintah," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, aliansi warga enam desa, yaitu Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumurgeneng, Beji dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu, berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina Grass Root Refinery (GRR), Senin (24/1/2022).

Sekitar 100 massa yang melibatkan karang taruna enam desa di wilayah ring perusahaan itu, menyoal PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) yang dinilai tidak kooperatif.

Para pengunjuk rasa membawa lima tuntutan saat aksi yang ditujukan pada perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia.

Korlap aksi, Suwarno mengatakan, ada lima tuntutan dari masyarakat ring perusahaan.

1. Memprioritaskan warga terdampak terkait rekrutmen sekuriti

2. Semua vendor yang ada di Pertamina di dalam rekrutmen tenaga kerja harus berkoordinasi dengan desa

3. Sesuai dengan janji dan tujuan pembangunan, Pertamina harus memberi kesempatan dan edukasi terhadap warga terdampak

4. Jika Pertamina bisa mempekerjakan pensiunan yang notabennya usia lanjut, mengapa warga terdampak yang harusnya diberdayakan malah dipersulit untuk bekerja dengan dalih pembatasan usia

5. Keluarkan vendor maupun oknum di lingkup proyek Pertamina yang tidak pro terhadap warga terdampak.

"Aksi ini adalah buntut dari ketidakterbukaan Pertamina terhadap desa di ring perusahaan, kita mendesak tuntutan direalisasikan," ujarnya kepada wartawan.

Warga yang ikut aksi juga menyatakan menyesal menjual lahan dan rumahnya untuk GRR, karena saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja.

"Saya sudah jual sapi tiga ekor untuk bertahan, karena tidak bisa bekerja, lahan sudah dibeli Pertamina," ungkap Musanam (60), peserta aksi.

(Tribun Jogja/TribunJatim)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Jogja dengan judul 'Cerita Warga Wadas Terima UGK sampai Rp 11 Miliar, Bingung Buat Apa'