Soal & Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 SMA Halaman 68 Bab 2 : Demokrasi Berdasarkan UUD NRI 1945

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut ini adlaah soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/MA halaman 68 Uji kompetensi Bab 2 tentang materi Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Pada soal Uji Kompetensi Bab 2 yakni materi Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, siswa akan dihadapkan lima soal esay.

Uji Kompetensi

1. Berikan contoh konkret perilaku demokratis yang dapat kalian tunjukkan sesuai periodisasi berlakunya UUD di Indonesia!

Jawaban :
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
a. Pelaksanaan demokrasi pada periode 18-8-1945 s.d. 27-12-1949
- Komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik
- Memasukkan asas kerakyatan, mufakat, dan demokrasi
- Pers yang independen
- Tumbuhnya partai politik

b. Pelaksanaan demokrasi pada periode 27-12-1949 s.d. 17-8-1950
- Adanya kebebasan individu
- Kekuasaan pemerintahan terbatas
- Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen

c. Pelaksanaan demokrasi pada periode 17-8-1950 s.d. 5-7-1959
- Parlemen berperan tinggi dalam proses politik
- Akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi
- Kehidupan kepartaian mendapat peluang besar untuk berkembang
- Pemilu dilakukan dengan prinsip demokrasi
- Hak-hak dasar masyarakat diakui
- Daerah memperoleh hak otonomi

d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999
- Kebebasan berbicara dibatasi
- Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah

2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!

Jawaban :

1) Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
2) Alasan ilosois. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai gagasan yang saling bertentangan, yaitu antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara negara hukum dan paham negara kekuasaan.
3) Alasan teoritis. Dari padangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Bagaimana jika dalam rapat MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban :

Pasal 109

(1) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.
(2) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
(3) Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.
(4) Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan
sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.

4. Seperti apa hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945? Buatlah bagan untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai perbedaan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen.

Jawaban :
- ditegaskannya demokrasi konstitusional dan negara hukum;
- kesetaraan antarlembaga negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dan check and balances;
- restukturisasi dan refungsionalisasi kelembagaan negara serta dihapuskannya sistem mandataris MPR;
- pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden ke tangan DPR;
- sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan Presiden langsung oleh rakyat;
- lembaga perwakilan yang unik terdiri dari DPR dan DPD serta MPR yang terdiri dari anggota DPR dan Anggota DPD;
- kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- peran partai politik dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden;
- penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- NKRI negara kepulauan yang berciri nusantara;
- perluasan jaminan hak asasi manusia;
- pemisahan TNI dengan Kepolisian Negara RI;
- anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20

*) Diolah dari artikel SRIPOKU.COM