Usai Temui Netanyahu, Elon Musk Kini Diundang Hamas, Diajak Saksikan Sendiri Kekejaman Israel

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Setelah menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Bos Tesla Elon Musk kini diundang Hamas.

Bahkan, secara terang-terangan Hamas menyebut jika akan mengajak Elon Musk ke Gaza Palestina untuk menyaksikan sendiri kekejaman Israel.

Juru bicara Hamas, Osama Hamdan, mengatakan Elon Musk bisa menyaksikan kehancuran Gaza akibat kekejaman Israel.

Baca juga: INTIP Fasilitas Pemulihan Mewah Tentara Israel di Dekat Gaza, Ada Video Game hingga Kursi Pijat

Hal itu diungkapkan Osama Hamdan pada hari Selasa (28/11/2023) kemarin.

"Kami mengundang dia (Elon Musk ) untuk menyaksikan sejauh mana pembantaian dan kehancuran yang dilakukan terhadap rakyat Gaza, sesuai standar objektif dan kredibilitas," tutur Hamdan pada konferensi pers di Beirut, Lebanon, dikutip Tribunnewsmaker dari The Guardian.

Seperti diketahui, undangan itu disampaikan Hamdan setelah Musk mengunjungi wilayah kibbutz ditemani Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Sebagai informasi, Kibbutz merupakan wilayah selatan pendudukan Israel yang menjadi target serangan Hamas pada 7 Oktober.

Belum lama ini, Elon Musk tampak melakukan kunjungan bersama Netanyahu di Kfar Aza, sekitar 3 kilometer dari perbatasan Gaza.

Baca juga: PERJUANGAN Ghalia Hamad, Jurnalis Perempuan yang Meliput Serangan Israel di Gaza Sambil Momong Anak

Diketahui pada 15 November pendiri perusahaan mobil listrik Tesla sekaligus pemilik media sosial X sempat melakukan repost pernyataan di akun X menyalahkan orang-orang Yahudi menebar kebencian terhadap kulit putih.

Kemudian keesokan harinya Elon Musk melakukan repost di akun X miliknya: "Semua orang diperbolehkan bangga dengan ras mereka, kecuali untuk orang kulit putih."

Akan tetapi, unggahan kembali Musk itu tak disinggung saat kunjungannya ke Kfar Aza.

Sebaliknya, ia mendukung tindakan Netanyahu memerangi Hamas dan melakukan agresi di Gaza.

"Mereka yang berniat membunuh harus dilucuti." ujar Musk.

"Propaganda untuk melatih orang menjadi pembunuh di masa depan harus disetop." lanjutnya.

"Kemudian, buat Gaza punya prospek. Jika ini terjadi, akan jadi masa depan yang baik," sambungnya.

Kunjungan Musk sendiri dilakukan di tengah gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas di Gaza.

Gencatan dilakukan untuk memberikan kesempatan pembebasan sandera Hamas dan tawanan Israel.

Kendani demikian, Netanyahu bertekad akan melanjutkan agresi Israel ke Gaza setelah gencatan senjata meski korban tewas nyaris 15 ribu orang.

"Hanya dalam waktu 50 hari Israel menjatuhkan 40 ribu bom ke rumah-rumah warga Gaza yang tak mampu mempertahankan diri." ungkap Hamdan.

"Saya menyerukan Presiden AS Joe Biden untuk mempertimbangkan kembali hubungan AS dengan Israel untuk menyetop pengiriman senjata," lanjutnya.

Seperti diketahui, AS merupakan salah satu negara sekutu erat Israel yang kerap memberikan dukungan penuh bagi negara zionis tersebut.

Netanyahu Larang Warga Palestina Kumpulkan Air Hujan, Israel Klaim Miliknya sejak 1967: Pilu!

Baru-baru ini pemerintah Israel memberikan larangan terhadap warga Palestina mengumpulkan air hujan dari langit.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dengan santer mengklaim bahwa air tersebut merupakan hak milik Bangsa Israel.

Air tersebut sudah diklaim menjadi milik Bangsa Israel  melalui pemerintah zionis sejak tahun 1967.

Oleh karena itu, warga Palestina dilarang keras untuk mengambil air hujan.

Mengumpulkan air hujan di Tepi Barat adalah Ilegal dilakukan warga Palestina bagi Bangsa Israel.

Sejak tahun 1967, warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan Tepi Barat dilarang mengumpulkan air hujan untuk keperluan apa pun.

Baca juga: NGERI! Kekuatan 4 Rudal Burkan Iran oleh Hizbullah Luluh Lantakkan Markas Galilea Tentara Israel

Baca juga: PERJUANGAN Dokter di Gaza Amputasi Tangan Bocah 6 Tahun, Jari Hangus Kena Bom Israel, Kritis:Infeksi

Sebuah hal ilegal bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki untuk mengumpulkan air hujan.

Selain menduduki Tepi Barat, Israel juga mengambil kendali atas pengumpulan air hujan dengan mengkriminalisasi pengumpulan dan pemanenannya.

Dilansir TribunnewsMaker.com dari the messenger pada Sabtu, (25/11/2023), menurut Amnesty International, undang-undang ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di Tepi Barat.

Undang-undang dan perintah militer di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) telah membatasi warga Palestina untuk tidak hanya dapat mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan, tetapi juga dari mengambil air dari sumber baru.

Berdasarkan Perintah Militer 158, pembangunan infrastruktur air baru oleh warga Palestina juga memerlukan izin dari tentara Israel yang menurut Amnesty International “tidak mungkin diperoleh” dalam banyak kasus.

Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada.

Mereka juga tidak diberi akses terhadap Sungai Yordan dan sumber air tawar, yang mengakibatkan lebih dari 180.000-200.000 warga Palestina di komunitas pedesaan di Tepi Barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), bahkan wilayah yang terhubung dengan jaringan air dan sumber daya alam pun tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir.

Laporan mengindikasikan bahwa pemukim Israel yang tinggal berdampingan dengan warga Palestina di Tepi Barat, yang dalam beberapa kasus hanya berjarak seratus meter, tidak menghadapi pembatasan dan kekurangan air.

Beberapa bahkan menikmati kegiatan rekreasi air yang melibatkan kolam renang.

Baca juga: NASIB Pilu Mohamed Hadid Ayah Bella Hadid Diusir Tentara Israel, Rumah Dirampas: Ngungsi ke Lebanon

Selain membatasi akses untuk memformulasikan pasokan air baru, Israel juga secara sistematis merusak pasokan air yang ada di Tepi Barat, Amnesty International melaporkan.

Perusahaan air milik negara Israel seperti Mekorot telah menenggelamkan sumur dan menyadap mata air di Tepi Barat yang diduduki untuk memasok air bagi penduduk Israel, termasuk mereka yang tinggal di pemukiman ilegal, dengan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan industri, kata badan tersebut.

Mekorot memang menjual sejumlah air ke perusahaan air minum Palestina.

Namun jumlah tersebut ditentukan oleh otoritas Israel dan seringkali tidak terjangkau.

Menurut Amnesty International di beberapa Palestina, pengeluaran air bisa mencapai setengah dari pendapatan bulanan sebuah keluarga.

Menurut Global Waters, kurang dari 88 persen warga Palestina memiliki akses terhadap air dasar, tidak termasuk air sanitasi.

Sekitar 95 persen air dari akuifer utama dikatakan tidak memenuhi standar konsumsi manusia sehingga membuat warga Palestina tidak mempunyai akses.

Hal itu dikarenakan kerusakan pipa dan kriminalisasi terkait penggalian sumur dan pengumpulan air hujan.

Diperkirakan 90.000 meter kubik limbah mentah mengalir dari Gaza ke Laut Mediterania meningkatkan risiko berjangkitnya penyakit yang ditularkan melalui air, Global Waters melaporkan.

Sejak Israel mendeklarasikan “perang” terhadap Palestina, kondisinya semakin memburuk.

Menurut NBC News, para profesional kesehatan telah melihat peningkatan kasus diare, penyakit pencernaan, dan penyakit lain yang terkait dengan sanitasi yang buruk karena semakin langkanya air.

Mulai 15 November, layanan air dan sanitasi umum ditutup di Gaza, kata Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, atau UNRWA, dalam sebuah pernyataan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan lebih dari 44.000 kasus diare di Gaza sejak pertengahan Oktober, dengan lebih dari separuh kasus tersebut terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Berdasarkan data sebelumnya, rata-rata di Gaza terdapat 2.000 kasus terkait anak-anak setiap bulannya pada tahun 2021. dan 2022.

Karena tidak tersedianya air bersih, masyarakat terpaksa minum dan mengonsumsi air kotor yang menyebabkan masalah lebih lanjut di negara Palestina yang sudah semakin memburuk.

Menurut Amnesty International, pendudukan Israel selama lebih dari 50 tahun di wilayah Palestina telah melanggar beberapa hak asasi manusia.

Hal itu termasuk akses terhadap makanan, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perumahan, semuanya terkait dengan kurangnya akses terhadap air yang memadai dan aman.

(Tribunnewsmaker.com/Eri Ariyanto)