Kunci Jawaban PKn Kelas 11 Halaman 68: Bagaimana Membiasakan Berperilaku Demokratis dalam Kehidupan?

- Adanya kebebasan individu
- Kekuasaan pemerintahan terbatas
- Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen

c. Pelaksanaan demokrasi pada periode 17-8-1950 s.d. 5-7-1959

- Parlemen berperan tinggi dalam proses politik
- Akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi
- Kehidupan kepartaian mendapat peluang besar untuk berkembang
- Pemilu dilakukan dengan prinsip demokrasi
- Hak-hak dasar masyarakat diakui
- Daerah memperoleh hak otonomi

d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999

- Kebebasan berbicara dibatasi
- Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah

2. Alasan amandemen UUD 1945, sebagai berikut:

- Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.

- Alasan ilosois. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai gagasan yang saling bertentangan, yaitu antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara negara hukum dan paham negara kekuasaan.

- Alasan teoritis. Dari padangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Jika sidang MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum, berdasarkan Pasal 109 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.

(2) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.

(3) Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.

(4) Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.