Sinyal Dukungan? Jokowi Kedapatan Angkat Dua Jari di Surabaya, Mahfud MD: Begitu Saja Dipersoalkan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Simbol jari saat momen kampanye pemilu 2024 ini sering diartikan sebagai dukungan pada nomor pasangan calon.

Sehingga untuk kelompok atau orang-orang yang dilarang berkampanye, menunjukan gestur jari harus lebih diperhatikan.

Lalu bagaimana jika yang menunjukkan jarinya adalah Presiden Jokowi?

Baca juga: Gibran Bantah Tiru Trik Jokowi! Klaim Istilah Kemarin Biasa di Dunia Investasi, Ini Rahasia Debatnya

Presiden Jokowi kedapatan mengangkat dua jari di acara Natal di Surabaya.

Kejadian itu terjadi di acara Perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Grha Bethany, Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu 27 Desember 2023, yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Jawaban Santai Presiden Jokowi Ketika Ditanya Tumben Pilih Pakai Dasi Warna Kuning saat ke Jepang

Dalam acara tersebut Presiden Jokowi sempat mengacungkan dua jari di momen kuis Pancasila.

Lalu Jokowi menunjuk salah seorang perempuan di antara ratusan ribu orang hadir di Gereja Bethany.

Wanita tersebut kemudian mulai menyebutkan Pancasila, dan sempat berhenti sejenak sampai akhirnya Jokowi pakai isyarat 2 jari dan 4 jari ketika Josepin terbata-bata.

Setelah itu, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Josepin yang sudah menyampaikan hapalan tentang Pancasila.

Namun, Jokowi berjanji sepedanya akan diantar ke rumah Josepin.

“Saya nggak bawa sepeda. Tapi, besok sore, sepedanya sampai di rumah Bu Josepin. Khusus," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menunjukkan jari 2 saat memberikan pertanyaan tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Pulau Kalimantan.

Baca juga: Taktik Debat Gibran Bikin Bingung Lawan dengan Memakai Kosakata Khusus Benarkah Tiru Cara Jokowi?

Lagi-lagi, seorang wanita yang maju bernama Evelin. Lalu, Jokowi menanyakan usia Evelin. Lantas, dijawab Evelin usianya baru 11 tahun.

Kemudian, Jokowi mengulang umur 11 tahun sambil menunjukkan jari 2.

“Umur 11 tahun? Ya oke,” kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi menanyakan Ibu Kota yang baru bernama? “IKN, Ibu Kota Nusantara,” jawab Evelin.

Sebentar, kata Jokowi, terletak di Pulau? “Kalimantan,” lanjut Evelin.

Mahfud: Tak ada pesan politik

Menanggapi polemik gestur dua jari Presiden Jokowi, Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut, gestur itu tidak memiliki pesan politik.

"Gak papa, begitu saja kok dipersoalkan, itu tidak ada pesan apa-apa," kata Mahfud di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Banyuputih, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Kamis (28/12/2023).

Mahfud mengatakan, andaikan gestur jari yang ditunjukkan Presiden Jokowi merupakan pesan yang ingin disampaikan, kata Mahfud, tidak ada gunanya.

Menurutnya, orang Indonesia saat ini sudah pintar-pintar dan tidak bisa didikte hanya dengan gestur-gestur jari.

"Seumpama pesan pun itu tidak ada gunanya, sekarang orang pinter-pinter semua gak bisa didikte dengan kode-kode," tambahnya.

Mahfud menegaskan, tidak ada pesan politik apapun dalam gestur presiden saat perayaan natal nasional.

"Jadi itu biasa bukan pesan, gak mungkin ada pesan politik dari situ," pungkasnya.

Netralitas pemilu jadi sorotan

Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti yang melihat netralitas pemilu sudah tidak dapat diharapkan lagi karena Presiden dinilai telah terlampau jauh menghegemoni hampir semua kekuatan politik.

Hal itu disampaikannya dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Mimbar Bebas yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta di halaman Senat Mahasiswa UIN Jakarta, Kamis (28/12/2023) kemarin.

Menurut Ray, kondisi ini akan semakin parah ketika pasangan calon yang didukung oleh presiden memenangkan pemilu. Hal ini akan menyengsarakan rakyat.

"Tidak ada nepotisme yang dibuat untuk kepentingan negara, nepotisme hanya bertujuan untuk memakmurkan keluarganya, dan dinasti politik itu tidak akan mensejahterakan rakyat tapi justru akan menyengsarakan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Bivitri Susanti, yang juga hadir di acara itu mempersoalkan masa depan supremasi hukum di Indonesia.

Menurutnya, penguasa yang abai akan etika akan membuat kesalahan besar dalam penegakan hukum.

"Jika hukumnya tidak adil apakah masih bisa disebut ada supremasi hukum," ujarnya.

Artikel diolah dari Tribunnews.com