Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran Soal Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye dan Boleh Memihak

Dia menegaskan, bahwa dalam konteks demokrasi, mendukung calon tertentu adalah hak yang melekat pada setiap individu, termasuk presiden.

Namun, Zulhas menekankan batasan yang perlu dijaga adalah tidak menggunakan fasilitas negara.

"Yang tidak boleh adalah menggunakan uang dan fasilitas negara untuk kepentingan politik."

"Misalnya, menteri wajib wapres boleh, mendukung capres boleh, asalkan tidak menggunakan uang dan fasilitas negara. Ini harus jelas dan terang," ujarnya.

2. Aturan soal Sikap Pemerintah

Senada dengan Zulhas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi.

Ini karena Indonesia memiliki aturan terkait sikap pemerintah saat pemilu.

Selama presiden sebagai kepala negara tidak menggunakan kekuasaannya atau fasilitas negara untuk memberikan dukungan, maka itu sah-sah saja.

"Ketentuan tersebut adalah Pasal 306 UU Nomor 7 tahun 2017 yang secara umum mengatur pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta Pasal 547 yang mengatur setiap pejabat negara yang membuat kebijakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu.

Oleh sebab itu, dia merasa tidak masalah dengan pernyataan Presiden Jokowi. Pasalnya, Indonesia mempunyai aturan ketat terkait hal ini.

"Negara kita sudah punya aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang dia dukung," sambungnya.

Guna menegakkan aturan tersebut, Indonesia memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bahkan kinerja Bawaslu pun diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Intinya kita tidak perlu khawatir apabila presiden menggunakan haknya untuk mendukung salah satu paslon karena ada aturan berlapis yang jelas dan ada lembaga penegak hukum yang jelas untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

3. Contohkan Sikap Barack Obama ke Hillary Clinton