Breaking News:

Bansos dan BLT

Aturan Baru Bansos 2024, Bantuan Sosial Apapun Tak Boleh Dicairkan 2 Bulan Jelang Pilkada Serentak

Aturan baru Bansos 2024, tak boleh dicairkan 2 bulan jelang Pilkada serentak.

Editor: Candra Isriadhi
TribunPontianak/Ka/Net
KPM Penerima Bansos BPNT. Aturan baru Bansos 2024, tak boleh dicairkan 2 bulan jelang Pilkada serentak. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Aturan baru Bansos 2024, tak boleh dicairkan 2 bulan jelang Pilkada serentak.

Belajar dari Pemilu 2024, rencananya akan ada aturan terbaru terkait penyaluran Bansos 2024.

Aturan tersebut kini masih sebatas wacana dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melalui Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, pihaknya berencana buat edaran imbauan larangan pembagian bansos 2 bulan jelang Pilkada 2024.

"Jadi imbauan akan kita lakukan untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah. Seperti yang pimpinan KPK sampaikan," kata Tomsi kepada awak media di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Kemudian terkait kemungkinan didorong hal itu menjadi peraturan.

Baca juga: Bansos BPNT 2024 Alokasi Maret Cair, Pastikan Status SIKS-NG Sudah SP2D, Rp 400 Ribu Siap Diambil

Ia mengungkapkan itu kewenangan daerah.

"Berkaitan dengan peraturan daerah, itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya. Kalau kami di pusat ada proses yang panjang," tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap adanya Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pembagian bansos dua  bulan sebelum Pilkada 2024.

"Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos dan pokir. Ini program yang akan bapak ibu lakukan di 2024," kata Alex dalam pidatonya di Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan Bansos bagi penerima manfaat PKH Lansia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan Bansos bagi penerima manfaat PKH Lansia. (Humas Pemprov Jatim)

Hal itu kata Alex erat kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. 

"Coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik. Cek bandingkan dengan tahun sebelumnya," lanjutnya.

Kemudian Alex berharap ada peraturan daerah yang mengkoordinir hal itu.

Baca juga: 7 Kategori Penerima Bansos PKH 2024, Ibu Hamil & Balita Dapat Paling Banyak, Total Rp 3 Juta

"Saya berharap ada perda atau apapun nanti yang melarang penyaluran bansos, dua sampai tiga bulan sebelum pilkada," harapnya.

Ia menegaskan, sebaiknya bansos disalurkan sebelum pilkada. Kalau mau sekarang, kata Alex boleh atau setelah Pilkada. 

"Kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin. Menjelang pilpres kemarin banjir bansos. Dan masyarakat sangat senang sekali. Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," tegasnya

(TribunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)

Sumber: Warta Kota
Tags:
jenis jenis bansoscara daftar bansossyarat mendapat bansoscara mengambil bansoscara cek bansosBLT Mitigasi Risiko Pangancara mengecek bltBansos 2024
Berita Terkait
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved