PKS Saja Berpeluang Gabung Prabowo, Mengapa PDIP Sulit? Ini Daftar 'Dosa' PDIP, Masih Terluka Jokowi

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang gabung koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sulit.

Sulitnya PDIP bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianton-Gibran Rakabuming Raka dikarenakan banyak faktor.

Bahkan, PDIP terkini juga disebut menjadi satu-satunya parpol yang tak diajak gabung oleh Prabowo Subianto dalam pemerintahannya.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting mengenai posisi PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Baca juga: Teka-teki Langkah Politik PKB Usai Dikunjungi Prabowo, Ikut Koalisi atau Oposisi? Ini Jawabannya

"Nah inilah dilema politik PDIP yang kalau dilihat dari sejarah politiknya saat sedang memenangkan kontestasi pemilu biasanya agak terlalu jumawa sehingga pihak lain juga agak sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP," kata Ginting saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).

Sebagai contoh bagaimana PDIP terlalu berkuasa dalam menentukan calon yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu membuat sejumlah parpol yang tadinya hampir berkoalisi dengannya memilih balik arah ketika merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu berkuasa.

"Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat."

"Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ. Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan," kata Ginting.

Baca juga: Gus Muhdlor Tersangka Korupsi, Cak Imin Warning Bupati Lain Asal PKB Tak Tergoda: Jadi Pembelajaran!

Apalagi, PDIP kini juga menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.

Hal itu terlihat tak adanya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.

Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi," ujar dia.

Belum lagi mengenai buruknya hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dengan Presiden Jokowi, di mana nama tokoh terakhir kini berada dalam barisan kubu Prabowo.

Prabowo tentunya mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan koalisinya jika ingin mengajak partai lain untuk ikut bergabung.

Sementara dengan PKS yang selama 10 tahun ini menjadi oposisi, hubungan PDIP dengan PKS juga ibarat air dan minyak.

Baca juga: Usai Ditetapkan Jadi Presiden, Prabowo Dikabarkan Sambangi Markas PKB, Ajak Gabung Pemerintahan?

"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting.

Suara PDIP Bisa Terus Merosot

Jika dinamika politik yang terjadi seperti ini, Ginting memprediksi suara PDIP bakal kembali merosot dalam Pemilu 2029 mendatang.

Salah satu faktornya dimana hak angket Pemilu yang katanya mau digulirkan oleh PDIP, nyatanya cuma sekadar retorika semata.

"Sekaligus juga menandakan bahwa di era Reformasi ini hanya Presiden Jokowi yang tidak pernah mendapatkan hak angket dari Parlemen.

Artinya apa? Artinya Parlemen di era Jokowi dipimpin oleh PDIP, sesungguhnya Parlemen ini hanya stempel pemerintah. Sama saja dengan era Presiden Soeharto, era Orde Baru.

Jadi kritik PDIP terhadap era kepemimpinan Orde Baru Presiden Soeharto malah kemudian diikuti lagi.

Jadi orang semakin tidak percaya publik, semakin tidak percaya lagi terhadap PDIP dan ke depan kemungkinan dalam pemilu 2029, suara PDIP juga akan tergerus lagi," paparnya.

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, partai politik (parpol) berupaya “menyelamatkan diri” masing-masing.

Ini tampak dari tiga parpol yang semula tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kini mengisyaratkan merapat ke koalisi pemenang pilpres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saat ini, partai politik menyelamatkan diri masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Karena posisi kalah ya apa boleh buat, semua partai politik balik kanan, punya agenda masing-masing ke depan,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2024).

Menurut Ujang, manuver PKB, Nasdem, dan PKS menunjukkan bahwa setiap parpol berkalkulasi dan bekerja sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

Dinamika ini seolah membuktikan bahwa narasi perubahan yang sempat diusung ketiga partai pada Pilpres 2024 merupakan narasi “jualan” semata.

Sebab, berbeda dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kubu Prabowo-Gibran mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Namanya juga slogan, namanya juga kampanye untuk bisa menarik simpati dan dukungan publik,” ucap Ujang.

Ujang mengaku tak terkejut jika PKB benar-benar bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. Sejak awal, ia sudah memprediksi partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu bakal merapat ke kubu pemenang.

Alasannya, selain karena PKB tak punya sejarah sebagai oposisi, Muhaimin juga dinilai tengah berupaya mempertahankan jabatan sebagai pucuk pimpinan partai. Sebab, menurut desas-desus yang berembus, ada pihak yang mengincar kursi Ketua Umum PKB.

“Kalau Cak Imin menjadi oposisi, dikerjai oleh pemerintah, bisa hilang jabatan ketua umumnya. Itu tentu merugikan Cak Imin,” kata Ujang.

“Dan kalau masuk pemerintahan tentu dapat menteri, berkuasa lagi, posisi ketua umum pun bisa aman. Itu rasional saja dalam politik taktis,” lanjutnya.

Sementara, Nasdem disebut sebagai parpol yang paling awal bermanuver. Ini tampak dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang langsung memberikan ucapan selamat begitu Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 lalu.

Sementara, peluang PKS berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih fifty-fifty. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu diduga masih mempertimbangkan dinamika politik ke depan.

“Mungkin Majelis Syuro PKS memperhatikan kebatinan konstituen PKS, apakah konstituennya mau oposisi ataupun berkoalisi. Penentu di PKS itu bukan ketua umum, tapi Majelis Syuro,” tutur Ujang.

Sebelumnya diberitakan, tiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni PKB, Nasdem, dan PKS, membuka peluang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Pada Pilpres 2024, kongsi tersebut mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun, pasangan ini ditumbangkan oleh Prabowo-Gibran.

Sinyal merapatnya PKB ke koalisi pemerintahan mendatang tampak dalam pertemuan Muhaimin dengan Prabowo pada Rabu (24/4/2024). Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo berkunjung ke kantor DPP PKB di kawasan Jakarta Pusat.

Kehadiran Prabowo disambut meriah oleh elite PKB. Karpet merah digelar untuk menyambut kehadiran presiden terpilih itu.

Prabowo mengungkapkan, dalam pertemuan itu pada pokoknya PKB menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintahannya ke depan.

“Saya menerima tadi penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Terpisah, Surya Paloh mengaku, partainya dan PKS siap jika harus bergabung sebagai koalisi atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya katakan tadi sama teman-teman PKS, ’Coba renungkan, apa yang terbaik bagi negeri ini? PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan?” ujar Surya usai bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

(TribunNewsmaker.com/TribunJakarta.com)