RSUD Nunukan Kolaps, Utang 24 Milyar Hingga Tak Mampu Bayar Air & Listrik, Bupati Herankan Ini

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kondisi RSUD Nunukan yang terancam kolaps membuat Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, keheranan.

Sebelumnya diwartakan, RSUD Nunukan mengalami kebangkrutan hingga tidak mampu membayar air dan listrik.

Tak hanya itu, utang milyaran membuat RSUD Nunukan juga tak mampu menyetok kembali obat-obatan yang sudah habis.

Bupati Nunukan mengatakan, selama ini manajemen RSUD Nunukan belum pernah menyajikan laporan terkait utang kepada Dewan Pengawas (Dewas) atau pemerintah daerah.

Dan laporan yang dirinya terima, keuangan RSUD Nunukan selalu dinyatakan surplus.

Baca juga: Malu Putrinya Selingkuh, Petani di Nunukan Nekat Minum Racun, Nyaris Tewas: Muak Jadi Gosip Tetangga

"Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPK, baru ditemukan adanya kondisi utang RSUD," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (8/6/2024).

Karena itu, Laura mengaku heran dengan kondisi RSUD Nunukan yang berada di ambang kebangkrutan. Sebab, merujuk pada laporan, keuangan RSUD selalu surplus.

Atas kondisi tersebut, Laura mengaku sudah menegur jajaran manajemen RSUD.

Ia juga meminta para Dewas BLUD RSUD Nunukan yang terdiri dari Asisten I, Kepala Bagian Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, untuk segera mengambil kebijakan strategis mengatasi permasalahan utang tersebut.

"Pihak manajemen berjanji dan sanggup untuk segera mengatasi permasalahan utang tersebut," imbuhnya.

Pemda juga akan segera menggelontorkan subsidi untuk menambal utang RSUD yang akan segera direalisasikan pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025.

Baca juga: Dicampakkan Keluarga, Lansia di Nunukan Ingin Tinggal di Kantor Polisi: Saya Mau Mati di Polsek!

"Untuk angka persisnya menunggu pembahasan," kata Laura.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia menjelaskan, kondisi RSUD diambang bangkrut.

Bahkan, kas RSUD bulan Mei 2024 sudah kosong sehingga tagihan listrik, air PDAM dan oksigen tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat," ujar Miskia.