43+ Soal & Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Semester 1 Ulangan/UAS: Dampak Positif Globalisasi Adalah?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Simak baik-baik latihan soal dan kunci jawaban mata pelajaran PKN Kelas 10 Kurikulum Merdeka. Terdapat 45 soal pilihan ganda yang bisa dikerjakan.

Ayo perhatikan latihan soal dan kunci jawaban mata pelajaran PKN Kelas 10 Kurikulum Merdeka. Siswa sebaiknya mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu, baru mencocokkan jawabannya.

Berikut ini soal dan kunci jawaban Soal Kelas 10 SMA PKN tahun 2024 Semester 1 yang disadur dari beragam sumber:

Latihan Soal Kelas 10 PKN

1. Cermati daftar jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun secara acak berikut ini:
(1) UUD NRI 1945
(2) Peraturan Presiden
(3) Peraturan Pemerintah
(4) Perda Kabupaten/Kota
(5) Perda Provinsi
(6) Ketetapan MPR (Majelis Perpusywaratan Rakyat)
(7) Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar adalah nomor....
a. 1, 7, 3, 4, 5, 6, 2
b. 1, 6, 7, 3, 2, 5, 4
c. 1, 4, 5, 6, 2, 7, 3
d. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6
e. 1, 6, 2, 7, 4, 5, 3

B

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 54 Kurikulum 2013! Cara Perkembangbiakan Vegetatif Tumbuhan

2. Apa yang dimaksud dengan prinsip "lex superiori derogat legi inferiori" dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan?
a. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
b. Semua peraturan perundang-perundangan mempunyai kedudukan yang setara
c. Peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat
d. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak berkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi
e. Semua peraturan perundang-undangan tidak harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

A

3. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang hubungan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota dengan perda provinsi, kecuali...
a. Kedudukan perda kabupaten lebih rendah daripada perda provinsi
b. Kedudukan perda provinsi lebih tinggi daripada perda kabupaten/kota
c. Perda kabupaten/kota harus selaras dengan perda provinsi
d. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi diperbolehkan bertentangan
e. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi sesuai dengan undang-undang

D

4. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia selain UUD 1945 adalah...
a. UUDS yang berlaku pada 1950-1959
b. UU Cipta Kerja
c. UU Omnibuslaw
d. Norma musyawarah mufakat
e. Pancasila

A

5. Solusi yang harus dilakukan ketika ada regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di atasnya adalah....
a. Membiarkannya terjadi
b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum
c. Mengubah isi kedua-duanya
d. Membatalkan kedua-duanya
c. Melanjutkan pemberlakuannya sampai ada masalah terjadi

B

6. Contoh hak asasi manusia di bidang ekonomi adalah ….
A. hak untuk hidup
B. hak untuk bebas dari penyiksaan
C. hak untuk bekerja
D. hak untuk mendapatkan pendidikan