Sosok Hanif Faisol, Jadi Menteri Pemilik Harta Terendah di Kabinet Prabowo-Gibran, Cek Kekayaannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut sosok Hanif Faisol Nurofiq, jadi Menteri dengan pemilik harta terendah di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Lantas, berapa total harta kekayaan yang dimiliki oleh Hanif Faisol Nurofiq?

Seperti diketahui, dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto, Hanif Faisol mencatatkan diri sebagai menteri termiskin dengan total harta kekayaan sebesar Rp2,8 miliar.

Baca juga: Intip Kekayaan Thaher Hanubun, Cabup di Pilkada Maluku Tenggara 2024, Jumlah Hartanya Fantastis

Meskipun disebut sebagai "menteri termiskin," jumlah tersebut tetap menunjukkan kapasitas finansial yang signifikan.

Hanif, yang memiliki nama lengkap Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, MP, baru-baru ini diumumkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Hanif Faisol Nurofiq ditetapkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada Minggu (20/10/2024).

Hanif Faisol Nurofiq adalah Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) tersebut.

Hal tersebut tentunya menjadi sesuatu hal yang membagakan, bagi Civitas Academika ULM.

Pria Kalimantan Selatan ini berhasil menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Hanif Faisol Nurofiq memang kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur.

Namun Hanif Faisol mengawali karir di birokrasi di Kalsel.

Hal ini sudah sesuai dengan kabar yang beredar beberapa hari terakhir, usai mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya beberapa waktu lalu.

Hanif Faisol Nurofiq menjadi menteri ke-9 dari Kalimantan Selatan sepanjang sejarah.

Jabatan terakhir Hanif Faisol Nurofiq sebelum akhirnya menjadi menteri adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Hanif Faisol Nurofiq emmang yang dikenal sebagai seorang rimbawan berpengalaman yang telah lama mengabdikan dirinya di sektor kehutanan.

Karier Hanif Faisol dimulai dari posisi staf.

Kemudian Hanif Faisol Nurofiq menjadi Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH), kemudian menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), sampai menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengabdian dan dedikasi Hanif Faisol Nurofiq di bidang kehutanan membawanya meraih penghargaan luar biasa dari Presiden Joko Widodo.

Puncak karier Hanif Faisol Nurofiq di bidang kehutanan yaitu ketika Hanif Faisol Nurofiq diangkat sebagai Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dalam peran tersebut, Hanif Faisol Nurofiq berkontribusi besar dalam upaya pelestarian lingkungan dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Pengalaman panjangnya di berbagai posisi strategis ini menjadikan Hanif sebagai sosok yang dianggap memiliki kompetensi mumpuni untuk bergabung dalam Kabinet Menteri.

Pada saat menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Hanif memiliki peran besar dalam penggagasan penghijauan yang dicanangkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang dikenal dengan Gerakan Revolusi Hijau.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di dalam dan luar kawasan hutan secara masif di Kalimantan Selatan merupakan salah satu produk dari Gerakan Revolusi Hijau. 

Di tahun 2020 pada saat moment Hari Pers Nasional (HPN), gagasan Hanif yang mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2Ti) diapresiasi Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, hingga diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

Pada lokasi TH2TI tersebut ditanami berbagai jenis pohon-pohonan endemik dari seluruh daerah di Indonesia.

Pada moment tersebut juga Presiden Joko Widodo menanam pohon jenis Mersawa yang hingga saat ini tumbuh dengan subur. 

Biodata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq: 

Nama :  DR. Hanif Faisol Nurofiq, SHut, MP

Tempat Tanggal lahir : Bojonegoro, 21 / Maret  / 1971  

Riwayat pendidikan

SD Negeri Kadipaten 2 Bojonegoro

SMP Negeri 1 Bojonegoro

SMA Negeri 1 Bojonegoro

S1 Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan

S2 Fakultas Kehutanan ULM

S3 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Prestasi dan capaian :

Instansi:

1.Inisiator Miniatur Hutan Hujan Tropika

2.Penggerak Revolusi Hijau

3.Penggagas Pembangunan Pusat Pemasaran Hasil Hutan

4. Inisiator Penanggulangan Kebakaran Pada Rawa Gambut Dengan Sistem Buka Tutup Pada Saluran Irigasi

5. Penggagas Produk Hukum Peraturan Daerah (Perda) Gerakan Revolusi Hijau sebagai Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau.

Nasional:

 1.Satyalancana Karyasatya X Tahun
 
2.Satyalancana Karyasatya XX Tahun

Lulusan ULM

Seperti diungkapkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan ULM, Prof Kissinger, kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel tersebut, layak mendapatkan posisi jabatan di Kabinet Prabowo.

Hal itu dikatakannya bukan tanpa alasan. Hanif menurut Prof Kissinger memiliki etos kerja yang tinggi.

"Orangnya tidak segan untuk langsung turun ke lapangan. Bila dilihat dari etos kerja dan gaya kepemimpinan Prabowo, dia cocok mendapatkan posisi itu," katanya.

Dijelaskan Prof Kissinger, Hanif menurutnya cocok menjadi Menteri LHK di Kabinet Prabowo tidak hanya sebatas mampu bekerja keras.

Namun menurutnya kecocokan itu juga dapat dilihat dari sejumlah aspek, seperti perannya dalam mendorong kemajuan kehutanan, melalui Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA).

Selain itu juga dari gagasannya mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) yang diapresiasi Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, hingga diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

"Dia seorang yang Visioner. Meniti karir dari bawah hingga berhasil membuat hutan di atas lahan tidur," ujarnya.

Keberhasilan yang diraih Hanif saat ini menurut Prof Kissinger, merupakan contoh konkret bagi para mahasiswa Fakultas Kehutanan.

"Sekaligus ini menjadi bukti, bahwa gerbang terbuka lebar bagi Alumni ULM untuk bisa mengembangkan karir," ucapnya.

Harta Kekayaan 48 Menteri Prabowo Subianto

Inilah daftar kekayaan 48 menteri di Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024) hari ini.

Dalam penelusuran Tribunnewswiki yang dilansir dari Tribunnews di elhkpn.kpk.go.id, tercatat banyak menteri yang sudah pernah melaporkan harta kekayaannya.

Terutama para menteri yang pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara.

Hasilnya, mayoritas menteri memiliki harta kekayaan hingga miliaran rupiah. 

Bahkan ada 3 menteri yang hartanya mencapai triliunan rupiah.

Ketiganya adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Simak inilah daftar harta kekayaan 48 menteri Kabinet Merah Putih di pemerintah Prabowo Subianto:

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra: Rp 9.054.101.904 per 2004 (Rp 9 miliar)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto: Rp 411.677.681.844 per 26 Maret 2024 (Rp 411 miliar)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno: Rp 15.055.974.417 per 28 Maret 2024 (Rp 15 miliar)

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan: Rp 22,657 miliar dan 24 ribu dolar AS per 26 Juli 2013

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono: Rp 116.530.289.450 per 8 Mei 2024 (Rp 116 miliar)

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan: Rp 32.612.623.467 per 22 Maret 2024 (Rp 32 miliar)

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar: Rp 25.975.043.212 per 17 Oktober 2023 (Rp 25 miliar)

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi: Rp 7.109.000.000 per 24 April 2024 (Rp 7,1 miliar)

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin: Rp 23.677.700.644 per 1 Mei 2014 (Rp 23,6 miliar)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian: Rp 25.898.566.375 per 16 Maret 2024 (Rp 25,8 miliar)

Menteri Luar Negeri, Sugiono: Rp 10.994.176.184 per 27 Mei 2024 (Rp 10,9 miliar)

Menteri Agama, Nasaruddin Umar: Rp 67.662.287.043 per 28 Maret 2024 (Rp 67,6 miliar)

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas: Rp 22.899.840.099 per 15 Maret 2024 (Rp 22,8 miliar)

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai: Rp 4.370.000.000 per 9 Juli 2019 (Rp 4,3 miliar)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto: Rp 19.850.919.025 per 8 Juni 2023 (Rp 19,8 miliar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani: Rp 79.841.692.348 per 5 Maret 2024 (Rp 79,8 miliar)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti: - 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp 7.869.464.776 per 31 Desember 2005 (Rp 7,8 miliar)

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon: Rp 34.933.909.613 per 10 September 2024 (Rp 34,9 miliar)

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin: Rp 200.537.426.176 per 30 Maret 2024 (Rp 200 miliar)

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf: Rp 26.274.196.491 per 27 Maret 2024 (Rp 26,2 miliar)

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli: Rp 4.525.000.000 per 30 Maret 2021 (Rp 4,5 miliar)

Menteri Penempatan Migran, Abdul Kadir Karding: Rp 8.528.042.900 per 16 April 2019 (Rp 8,5 miliar)

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp 197.538.748.706 per 27 Maret 2024 (Rp 197 miliar)

Menteri Perdagangan, Budi Santoso: - 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia: Rp 310.420.076.693 per 1 April 2024 (Rp 310 miliar)

Menteri Pekerjaan Umum, Raden Dody Hanggodo: -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait: Rp 85.803.512.722 per 29 April 2020 (Rp 85 miliar)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto: Rp 20.760.411.788 per 31 Mei 2024 (Rp 20,7 miliar)

Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanegara: - 

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi: Rp 44.128.421.231 per 28 Maret 2024 (Rp 44,1 miliar)

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid: Rp 18.728.216.636 per 22 Juli 2024 (Rp 18,7 miliar)

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Rp 1.196.888.974.071 per 31 Maret 2024 (Rp 1,1 triliun)

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni: Rp 8.893.732.283 per 22 Maret 2024 (Rp 8,8 miliar)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono: Rp 2.665.900.513.951 per 26 Maret 2024 (Rp 2,6 triliun)

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid: Rp 17.534.956.944 per 27 Maret 2024 (Rp 17,5 miliar)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy: Rp 12.025.292.540 per 22 Juli 2003 (Rp 12 miliar)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini: Rp 27.033.159.518 per 25 Maret 2024 (Rp 27 miliar)

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir: Rp 2.313.421.974.354 per 27 Maret 2024 (Rp 2,3 triliun)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional, Wihaji: Rp 3.400.958.514 per 4 Januari 2022 (Rp 3,4 miliar))

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol: Rp 2.802.197.150 per 17 Maret 2024 (Rp 2,8 miliar)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal, Rosan Roeslani: Rp 860.715.364.555 per 21 September 2023 (Rp 860 miliar)

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi: Rp 102.117.900.000 per 27 Maret 2024 (Rp 102 miliar)

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman: Rp 15.789.116.232 (Rp 15,7 miliar)

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri: - 

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya: Rp 17.154.015.081 per 13 September 2024 (Rp 17,1 miliar)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi: -

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo: Rp 288.724.801.483 per 31 Maret 2024 (Rp 288,7 miliar)

(TribunNewsmaker.com/SerambiNews.com)