Jelaskan Perubahan dari Pengaruh Kedaulatan RI pada Sistem Moneter, Jawaban IPS Kelas 10 Hal 38-41

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Yuk pahami soal dan kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  Kelas 10 SMA / SMK / MA halaman 38 - 41 Kurikulum Merdeka. Siswa akan belajar lembar aktivitas 5 Tema 01 Sejarah Indonesia: Manusia, Ruang, dan Waktu.

Simak baik-baik soal dan kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  Kelas 10 SMA / SMK / MA halaman 38 - 41. Siswa sebaiknya mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu, kemudian mencocokkan jawabannya.

Berikut ini soal dan kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  Kelas 10 SMA / SMK / MA halaman 38 - 41:

Lembar Aktivitas 5

Studi Kasus Sejarah Bank Indonesia :

Periode Pengakuan Kedaulatan RI sampai dengan Nasionalisasi DJB

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB).

Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi.

Baca juga: Secara Geologis Indonesia Dilalui Dua Jalur Pegunungan Yaitu? 43+ Soal & Kunci Jawaban IPS Kelas 7

Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia.

Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap DJB sebagai bank sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.

Sebelum Bank Indonesia berdiri, segala kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran berada di tangan pemerintah.

Dengan menanggung beban berat perekonomian negara pascaperang, kebijakan moneter Indonesia ditekankan pada peningkatan posisi cadangan devisa dan menahan laju inflasi.

Sementara itu, pada periode ini, pemerintah terus berusaha memperkuat sistem perbankan Indonesia melalui pendirian bank-bank baru.

Sebagai bank sirkulasi, DJB turut berperan aktif dalam mengembangkan sistem perbankan nasional terutama dalam penyediaan dana kegiatan perbankan.

Banyaknya jenis mata uang yang beredar memaksa pemerintah melakukan penyeragaman mata uang.

Maka, meski hanya untuk waktu yang singkat, pemerintah mengeluarkan uang kertas RIS yang menggantikan Oeang Republik Indonesia dan berbagai jenis uang lainnya.

Akhirnya, setelah sekian lama berlaku sebagai acuan hukum pengedaran uang di Indonesia, Indische Muntwet 1912 diganti dengan aturan baru yang dikenal dengan Undang-undang Mata Uang 1951

Pertanyaan reflektif:

1. Berdasarkan artikel tersebut, jelaskan perubahan dari pengaruh pengakuan kedaulatan RI terhadap sistem moneter Indonesia, khususnya uang?

2. Hal apa sajakah yang telah kalian pelajari dari tugas ini? Sebutkan minimal dua hal.

Kunci Jawaban

1. Perubahan dari Pengakuan Kedaulatan RI terhadap Sistem Moneter Indonesia:

Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (RI) oleh Belanda pada Desember 1949 memiliki dampak signifikan terhadap sistem moneter Indonesia, khususnya uang, sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Fungsi Bank Sentral: Meskipun RI mendapatkan pengakuan kedaulatan, bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB) berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB). Hal ini berarti bahwa DJB masih menjadi otoritas moneter di Indonesia setelah kemerdekaan RI diakui.

b. Perubahan Bentuk Negara: Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan, dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun perubahan ini terjadi, DJB tetap berperan sebagai bank sirkulasi.

c. Nasionalisasi DJB: Perubahan terbesar dalam sistem moneter terjadi dengan nasionalisasi DJB, yang merupakan langkah pertama dalam gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tanggal 1 Juli 1953 menandai berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Ini adalah tahap penting dalam pengembangan sistem moneter Indonesia, karena sebelumnya kebijakan moneter dan perbankan berada di bawah pemerintah.

Baca juga: Unit Sosial Paling Kecil dalam Kehidupan Masyarakat Disebut? 44+ SD Soal & Kunci Jawaban IPS Kelas 7

d. Standarisasi Mata Uang: Periode ini juga mencatat upaya pemerintah untuk menyeragamkan mata uang yang beredar di Indonesia.

Uang kertas Republik Indonesia Serikat (RIS) digunakan untuk sementara waktu, menggantikan mata uang lainnya.

Akhirnya, Undang-undang Mata Uang 1951 menggantikan Indische Muntwet 1912 sebagai aturan baru yang mengatur pengedaran uang di Indonesia.

2. Hal-hal yang dapat dipelajari dari tugas ini:

a. Pentingnya Nasionalisasi Perekonomian: Studi kasus ini mengilustrasikan pentingnya nasionalisasi perekonomian dalam mengamankan kendali ekonomi negara setelah kemerdekaan.

Nasionalisasi DJB sebagai bank sentral adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter dan perbankannya.

b. Peranan Bank Sentral dalam Pengembangan Ekonomi: Kasus ini juga menyoroti peran bank sentral dalam mengembangkan sistem perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

DJB dan kemudian Bank Indonesia berperan aktif dalam menyediakan dana kegiatan perbankan, yang merupakan bagian integral dalam penggerakan roda perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan.

(Tribunnewsmaker.com/ TribunPontianak)