Seskab Klaim MBG Tak Kurangi Dana Pendidikan, Tiyo Ketua BEM UGM Tantang Buka Data: Babak Belur!

Ringkasan Berita:

• Tiyo Ardianto, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
• Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG tidak mengurangi alokasi dana pendidikan.
•  Tiyo menilai pernyataan tersebut terkesan menutup mata terhadap persoalan yang sebenarnya diperdebatkan oleh publik. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Menurut Tiyo, penjelasan yang disampaikan pemerintah mengenai program tersebut belum menjawab kegelisahan publik mengenai dampaknya terhadap anggaran pendidikan nasional.

Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG tidak mengurangi alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ia menegaskan bahwa porsi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN tetap terpenuhi meskipun program tersebut dijalankan.

Namun, Tiyo menilai pernyataan tersebut terkesan menutup mata terhadap persoalan yang sebenarnya diperdebatkan oleh publik.

Menurutnya, polemik mengenai MBG tidak cukup dijawab dengan klaim sepihak tanpa disertai transparansi data anggaran secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana dana pendidikan dialokasikan, terutama karena pembiayaan program MBG juga masuk dalam pos tersebut.

Baca juga: Ketua BEM UGM Tiyo Adrianto Diteror Usai Kritik MBG, Menteri HAM Yakin Bukan Pemerintah: Tak Mungkin

"Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab menunjukkan keterbukaan data dan akuntabilitas belanja ratusan triliun rupiah uang rakyat. Bukan menyodorkan keberhasilan semu, pamer pencairan anggaran Rp 32 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Bukan menuduh melakukan pelanggaran HAM, atau malah merespons kritik dengan emoji monyet," katanya melalui keterangan tertulis.

Tiyo juga memaparkan perhitungan anggaran yang menurutnya perlu diperhatikan publik.

Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, jika dikurangi alokasi program MBG sebesar Rp223,5 triliun, maka sisa dana pendidikan menjadi Rp545,5 triliun.

Angka tersebut dinilai lebih rendah sekitar Rp62,8 triliun dibandingkan dengan total anggaran pendidikan pada APBN 2023 yang mencapai Rp608,3 triliun.

Bagi Tiyo, program MBG sebenarnya merupakan bentuk intervensi untuk mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, bukan inti dari layanan pendidikan.

"Jika MBG terus dipaksakan dalam pos pendidikan, indikator pendidikan apa yang menjadi output utamanya?" ujarnya.

Sekolah rakyat perlu dikaji dulu

Selain MBG, ia juga menyoroti soal Sekolah Rakyat yang diklaim sebagai solusi anak putus sekolah. Menurut Tiyo, Sekolah Rakyat adalah program untuk menutupi kegagalan sistemik. Negara mestinya menjamin pendidikan berkualitas, merata, dan berkeadilan. Desain Sekolah Rakyat juga dianggap sebagai kesalahan negara dalam mengidentifikasi permasalahan sistemik. 

Berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 3.793.494 anak usia 7-18 tahun dalam kategori putus sekolah, dan total ada 4.160.429 anak tidak/pernah sekolah. Namun data Seskab, Sekolah Rakyat hanya menampung 16 ribu siswa di 166 titik. Artinya Sekolah Rakyat hanya menampung 0,42 persen anak putus sekolah atau 0,38 persen anak tidak/pernah sekolah.