Prediksi Harga Pertalite dan Solar Jika Subsidi BBM Dicabut Prabowo, Bisa Setara Pertamax!

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut prediksi harga pertalite dan solar jika subsidi (bahan bakar minyak) (BBM) dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto, bisa setara pertamax. Belum lama ini, penyaluran subsidi dalam bentuk barang khususnya energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.

"Sekarang banyak subsidi setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang," kata Prabowo belum lama ini.

Presiden terpilih Prabowo juga mengaku sedang mengkaji untuk mengubah subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran untuk keluarga. "Kami sedang mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujarnya.

Baca juga: Intip Harta Kekayaan Natalius Pigai Menteri HAM di Kabinet Prabowo-Gibran, Tembus Miliaran Rupiah

Ia menekankan pentingnya memiliki data penerima bantuan yang jelas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. "Kita harus sekarang mencari data by name by address setiap keluarga yang golongan paling bawah," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, bantuan yang akan menggantikan subsidi barang akan disalurkan melalui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait. 

"Kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN, dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," tutur Prabowo.

Rencana pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mencakup perubahan skema subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.

Menurut dia, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan. "Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak terima," kata Burhanuddin.  

Prediksi Harga Pertalie dan Solar Jika Subsidi BBM Dicabut Prabowo

Saat ini harga pertalite dipatok tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menggodok skema baru penyaluran subsidi energi secara langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) ke masyarakat miskin.

"Harga BBM otomatis naik akibat konsekuensi dari subsidi yang dialihkan menjadi bantuan tunai," kata ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto.

Harga pertalite bisa setara pertamax

Pri Agung memperkirakan setelah subsidi dicabut, harga pertalite tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi yakni pertamax sebesar Rp12.100 per liter.

"Kalau tanpa subsidi, paling tidak harga pertalite tidak jauh dari yang BBM nonsubsidi," sebut dia.

Ia juga menegaskan dampak kenaikan harga BBM subsidi tentu akan memberatkan kantong kelas menengah.

Namun, katanya, itu menjadi risiko karena sejatinya kelas menengah atau masyarakat mampu tidak berhak menerima subsidi BBM. Data per 2022, sekitar 80 persen pasokan pertalite ditenggak orang kaya.

"Memang sudah seharusnya kelas menengah itu tidak mendapatkan subsidi," ujar dia.

Adapun supaya kenaikan BBM subsidi pemerintah tidak berdampak signifikan pada inflasi, Pri Agung meminta kepada pemerintah agar menyesuaikan harga pertalite dan solar secara bertahap.

"Otomatis memang harga pertalite dan solar bakal naik harganya, tetapi mungkin dengan pertimbangan nanti bertahap, tidak tiba-tiba langsung melonjak," ucap dia. 

Dewan Ekonomi Prabowo Godok Rencana Subsidi BBM jadi BLT

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konversi subsidi energi dari skema subsidi barang menjadi subsidi langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan, pihaknya memang belum membahas konversi subsidi ini dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Namun, konversi tersebut tengah dipertimbangkan menjadi salah satu skema yang memungkinkan.

"Kita belum sampai membahas itu, tapi itu memang salah satu program yang akan kita analisa dengan lebih mendalam untuk memberi masukan kepada pemerintah. Karena pemerintah pun sekarang saat ini sedang membahas hal itu," kata Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mari menuturkan, DEN akan berkontribusi dengan memberikan masukan dari berbagai skema subsidi, termasuk konversi subsidi energi menjadi BLT, untuk dikaji pemerintah lebih lanjut.

Menurutnya, pengkajian diperlukan untuk melihat dampak dari kebijakan, baik dampaknya terhadap tingkat inflasi, daya beli, industri, dan dampak terhadap APBN.

"Ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisis opsi mana yang paling baik dan kapan dilakukan? Apakah sekaligus? Apakah bertahap? Itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kita pada posisi memberikan masukan," tutur Mari.

Menurut Mari, konversi subsidi harus melihat tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah secara tepat sasaran.

Ia menyebut, subsidi mungkin saja tidak bisa hanya diberikan kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, melainkan juga kepada masyarakat rentan miskin dan kelas menengah yang jumlahnya menurun.

"Apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi? Atau diberi bantuan langsung? Atau kombinasi? Jadi ini masih harus dikaji opsi-opsinya. Karena ini semua juga ada dampaknya, dan program stimulus seperti apa untuk mempertahankan daya beli sampai kita bisa meningkatkan pertumbuhan," jelas dia.

Lebih lanjut Mari menuturkan, DEN hanya memiliki tugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi.

Adapun kebijakan strategis terkait subsidi tetap ditentukan oleh Presiden Prabowo dan kementerian terkait.

DEN kata dia, akan membantu analisa untuk melihat dampaknya secara lebih menyeluruh.

"(Pembahasan di DEN soal subsidi itu juga) Belum, belum (ada). (Saran kebijakan) pun belum. Kita sedang melakukan kajian, itu untuk memberi masukan kepada pemerintah," jelas Mari.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)