Dekrit Presiden yang Jadi Dasar Perubahan Tatanan Negara, Kunci Jawaban IPS Kelas 9 SMP Halaman 135

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut ini soal dan kunci jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial alias IPS kelas 9 SMP halaman 135 Kurikulum Merdeka.

Ayo kita kerjakan bagian soal dan kunci jawaban pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial alias IPS kelas 9 SMP halaman 135 Kurikulum Merdeka, anak-anak diminta untuk menyebutkan isi Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara.

Simak bagian soal dan kunci jawaban pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial alias IPS kelas 9 SMP halaman 135 Kurikulum Merdeka, terdapat lima poin isi Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar perubahan tatanan negara.

Perhatikan bagian soal dan kunci jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial alias IPS kelas 9 SMP halaman 135 Kurikulum Merdeka, anak-anak diminta untuk menuliskan lima poin isis Dekrit Presiden tahun 1959.

Inilah soal dan kunci jawaban Ilmu Pengetahuan Sosial alias IPS kelas 9 SMP halaman 135 Kurikulum Merdeka!

Baca juga: Rumus Kimia untuk Senyawa Timbal Nitrat yang Tepat Adalah? 42+ Soal & Kunci Jawaban Kimia Kelas 10

Berikut kunci jawaban IPS kelas 9 halaman 135 Kurikulum Merdeka:

Pengayaan

Apa saja isi dari Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara tersebut?

Jawaban: Dekrit Presiden tahun 1959 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit ini telah memiliki dampak signifikan terhadap tatanan negara Indonesia, termasuk mengakhiri sistem Konstitusi sementara 1950 dan mengembalikan Konstitusi 1945 sebagai dasar hukum negara.

Baca juga: Sebutkan 3 Macam Jenis Akar Termodifikasi & Contohnya! Kunci Jawaban IPA Kelas 8 SMP Halaman 152

Berikut isi Dekrit Presiden 1959:

Pembubaran Konstitusi Sementara 1950

Dekrit ini mengakhiri Konstitusi Sementara 1950 (UUDS 1950), yang sebelumnya menggantikan Konstitusi 1945 setelah Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer.

Pengembalian kepada Konstitusi 1945

Dekrit ini menetapkan bahwa Konstitusi 1945 (UUD 1945) kembali menjadi dasar hukum dan konstitusi negara Republik Indonesia.