Contoh Hak Asasi Manusia di Bidang Politik Adalah? 40+ Soal & Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Semester 1

B

7. Indonesia adalah negara hukum. 
Maka, penegakan peraturan perundang-undangan penting dilaksanakan di Indonesia. 
Manfaat penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat
b. Menyelesaikan konflik antar-individu maupun antar-kelompok
c. Menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial
d. Menguntungkan orang-orang kaya dan berpendidikan
e. Menegakkan keadilan di tengah masyarakan

D

8. Contoh perilaku taat hukum di masyarakat dan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan semua tetangga
b. Menghindari penyebaran informasi salah dan hoaks
c. Memenuhi tugas membersihkan kelas sesuai jadwal piket
d. Mengutamakan dialog atau mediasi dalam penyelesaian konflik antar-kelompok
e. Mendatangi Tempat Pemungutan Suara saat pemilihan umum dilaksanakan

E

9. Contoh dampak dari sikap yang tidak mematuhi norma masyarakat dan peraturan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...
a. merusak tata pergaulan di tengah masyarakat yang harmonis
b. menimbulkan keresahan di tengah masyarakat
c. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat
d. Menjadi semakin populer di tengah masyarakat
e. Menerima sanksi sosial atau ditindak oleh aparat penegakan hukum

D

10. Apa yang dimaksud dengan selaras, serasi, dan seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
a. Mendapatkan pemenuhan hak individu tidak berkaitan dengan kewajibannya
b. Mendapatkan hak perlu lebih diutamakan daripada pelaksanaan kewajiban
c. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku
d. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tanpa memperdulikan pemenuhan hak
e. Mencemooh setiap orang yang aktif menuntut haknya

C

11. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan ….
A. eksekutif 
B. legislatif
C. yudikatif
D. konstitutif

A

12. Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang disebut kekuasaan ….
A. legislatif
B. eksekutif
C. konstitutif 
D. yudikatif

D

13. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan ….
A. eksekutif
B. legislatif 
C. yudikatif
D. konstitutif

B