Daftar Program 100 Hari Kerja Gus Haris Bupati Terpilih Pilkada Probolinggo 2024, Fokus Pembangunan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Muhammad Haris Damanhuri Romly atau yang kerap disapa Gus Haris kini telah menjadi bupati terpilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024.

Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 ini Gus Haris didampingi oleh wakilnya, yakni Fahmi.

Gus Haris-Fahmi benar-benar menang telak mengalahkan lawan tunggalnya.

Pasangan ini mendapatkan jumlah suara sebanyak 80.55 persen.

Jumlah yang sangat meyakinkan dibanding dengan lawannya, Zulmi Noor Hasani-Abd Rasit yang mendapatkan 19.45 persen suara.

Gus Haris telah mendata apa saja program unggulannya yang akan dikerjakan pada 100 hari pertamanya.

Perihal pembangunan daerah bakal menjadi fokus pasangan ini untuk Kabupaten Probolinggo.

Program prioritas ini  akan dijalankan dalam 100 hari pertama usai pelantikan nanti.

Langkah ini menjadi komitmen keduanya untuk segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Program akselerasi itu bakal segera dikerjakan usai Gus Haris dan Ra Fahmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif.

Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus utama di antaranya adalah pembaruan wajah Kota Kraksaan, revitalisasi Alun-alun Kraksaan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan kesehatan, dan program-program strategis lainnya.

“Program-program ini kami prioritaskan untuk 100 hari pertama setelah dilantik, tetapi bukan berarti program lain tidak penting. 

Baca juga: Profil dan Kekayaan Mohammad Haris Bupati Terpilih Pilkada Probolinggo 2024, Akrab Disapa Gus Haris

Semuanya akan dijalankan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” kata Gus Haris, Selasa (17/12/2024).

Menurut Gus Haris, daerah tempat tinggalnya ini butuh akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah. 

Dirinya dan Ra Fahmi berkomitmen untuk terus berjalan di poros rakyat untuk kesejahteraan daerah.

Program prioritas yang disiapkan tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Dengan langkah ini, Gus Haris dan Ra Fahmi optimistis mampu menciptakan perubahan signifikan untuk Probolinggo.

“Namun pada prinsipnya, kami butuh dukungan seluruh pihak. Pembangunan daerah tidak selalu menjadi beban pemerintah. 

Melainkan seluruh pihak untuk bersama-sama membangun daerah ini lebih sae,” pungkas Gus Haris.

Dukungan penuh datang dari Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, yang memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus. 

Ugas menyebut pola akselerasi ini sebagai langkah tepat untuk mempercepat realisasi visi-misi yang telah dirancang Gus Haris dan Ra Fahmi.

“Kami mendukung penuh langkah bupati dan wakil bupati terpilih. 

Pola ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” tegas Ugas.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengadakan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Pelantikan ini rencananya digelar pada Februari 2025, namun Mahkamah Konstitusi (MK) masih memproses sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, jadwal pelantikan masih akan dibahas bersama Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

"(Jadwal pelantikan) akan dirapatkan dengan Bapak Presiden," kata Bima kepada media, Senin (6/1/2025).

Ia menambahkan, Kemendagri juga akan berkonsultasi dengan MK untuk memastikan jadwal tersebut.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih rencananya akan dilakukan pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Namun, proses perselisihan hasil pemilu di MK yang dijadwalkan selesai paling lambat 13 Maret 2025 dapat memengaruhi jadwal ini.

Proses Sengketa di MK

Tercatat, ada 284 gugatan terkait hasil Pilkada 2024 yang diajukan ke MK. Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Ada daerah yang tidak mengalami gugatan, tetapi banyak juga yang harus melalui proses di MK. Jadi, kita harus menunggu hasil akhirnya untuk menjamin keserentakan pelantikan,” jelas Bima.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan secara serentak.

Namun, dengan adanya proses sengketa, jadwal tersebut kemungkinan akan disesuaikan.

Kemendagri berencana mengatur jadwal baru dalam waktu dekat untuk memastikan pelaksanaan pelantikan berjalan lancar.

Selain menentukan jadwal pelantikan, Kemendagri juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran terkait kemungkinan pelaksanaan Pilkada ulang, terutama di daerah yang menghadapi sengketa. 

Langkah ini penting untuk mengantisipasi jika hasil sengketa memutuskan perlunya pemungutan suara ulang. (TribunNewsmaker | TribunJatim-Timur/Ahsan Faradisi)