Berpeluang Dilantik Maret 2025, Ini Daftar 29 Bupati Terpilih se-Jateng, Ada Hamenang Wajar & Sadewo

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berpeluang dilantik untuk periode masa jabatan 2025-2030, berikut daftar Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah (Jateng). Ada Hamenang Wajar-Benny Indra di Klaten dan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih di Banyumas.

Lantas, siapa saja Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Jawa Tengah pada Pilkada 2024?

Dikutip TribunNewsmaker.com dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya.

Baca juga: Profil Lilis Nuryani, Bupati Terkaya di Jawa Tengah, Pimpin Kabupaten Termiskin se-Jateng, Cek Harta

Seperti diketahui, total ada 29 pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih di Jateng.

Mulai dari Bupati Kabupaten Banjar Negara, Banyumas, Batang, Wonogiri hingga Wonosobo.

Semua Bupati-Wakil Bupati se-Jateng dalam daftar ini terpilih berdasarkan rekapitulasi suara KPU dan dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi sirekap KPU RI.

Lantas siapa saja 29 Bupati beserta Wakil yang terpilih pada Pilkada 2024 di wilayah provinsi Jawa Tengah?

Berikut daftarnya:

1. Pilkada Kabupaten Banjar Negara

Amalia-Wakhid (392.846 suara)

2. Pilkada Kabupaten Banyumas

Sadewo-Dwi Asih (540.554 suara)

3. Pilkada Kabupaten Batang

Faiz Kurniawan-Suyono (229.337 suara)

4. Pilkada Kabupaten Blora

Arief Rohman-Sri Setyorini (395.827 suara)

5. Pilkada Kabupaten Boyolali

Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana (427.350 suara) 

6. Pilkada Kabupaten Brebes

Paramitha-Wurja (503.719 suara)

7. Pilkada Kabupaten Cilacap

Syamsul-Ammi (414.533 suara)

8. Pilkada Kabupaten Demak

Eistianah-M Baddrudin (353.209 suara)

9. Pilkada Kabupaten Grobogan

Setyo Hadi-Sugeng (430.771 suara)

10. Pilkada Kabupaten Jepara

Witiarso-M Ibnu (457.209 suara)

11. Pilkada Kabupaten Karanganyar

Rober-Adhe (336.222 suara)

12. Pilkada Kabupaten Kebumen

Lilis Nuryani-Zaeni (411.711 suara)

13. Pilkada Kabupaten Kendal

Dyah Kartika-Benny (220.924 suara)

14. Pilkada Kabupaten Klaten

Hamenang Wajar-Benny Indra (395.092 suara)

15. Pilkada Kabupaten Kudus

Sam'ani Imtakoris-Bellinda Putri Sabrina Birton (289.840 suara)

16. Pilkada Kabupaten Magelang

Grenoseng-Sahid (432.476 suara)

17. Pilkada Kabupaten Pati

Sudewo-Risma (419.684)

18. Pilkada Kabupaten Pekalongan

Fadia-Sukirman (306.443)

19. Pilkada Kabupaten Pemalang

Anom Widiyantoro-Nurkholes (278.043 suara)

20. Pilkada Kabupaten Purbalingga

Fahmi-Dimas (342.913 suara)

21. Pilkada Kabupaten Purworejo

Yuli Astuti-Dion Agasi (235.734 suara)

22. Pilkada Kabupaten Rembang

Harno-M Hanies (222.801 suara)

23. Pilkada Kabupaten Semarang

Ngesti Nugraha-Nur Arifah (445.567 suara)

24. Pilkada Kabupaten Sragen

Sigit Pamungkas-Suroto (330.830 suara)

25. Pilkada Kabupaten Sukoharjo

Etik Suryani-Eko Sapto (319.923 suara)

26. Pilkada Kabupaten Tegal

Ischak Maulana-Ahmad Kholid (542.236 suara)

27. Pilkada Kabupaten Temanggung

Agus Setyawan-Nadia Muna (230.436 suara)

28. Pilkada Kabupaten Wonogiri

Setyo Sukarno-Imron (308.045 suara)

29. Pilkada Kabupaten Wonosobo

Arief Nurhidayat-Husein (318.163 suara)

Kapan Pelantikannya?

Pelantikan sebelumnya dijadwalkan akan digelar pada Februari 2025. 

Namun diundur, paling cepat pada bulan Maret 2025, apabila semua gugatan perkara sengketa hasil Pilkada 2024 di MK se-Indonesia telah selesai.

Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

Rifqinizamy menjelaskan, pelantikan kepala daerah diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024, pada 13 Maret 2025.

"Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK" kata Rifqinizamy, dikutip dari Antaranews.

Dengan demikian, Rifqinizamy mengatakan, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya.

Sehingga, pelantikan dilaksanakan secara serentak pada tanggal yang nantinya akan ditentukan.

"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK" jelas Rifqinizamy.

(TribunNewsmaker.com/TribunManado.co.id)