Profil Sarbin Sehe, Wakil Benny Laos yang lalu Berganti Sherly Tjoanda di Pilkada Maluku Utara 2024

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sarbin Sehe adalah wakil gubernur terpilih di Maluku Utara pada Pilkada 2024.

Awalnya, Sarbin Sehe maju di pemilihan kepala daerah itu mendampingi Benny Laos.

Namun pada masa kampanye, Benny Laos meninggal dunia karena insiden terbakarnya speed boat pada 12 Oktober 2024 lalu.

Benny Laos lantas digantikan oleh sang istri, Sherly Tjoanda.

Sarbin Sehe akhirnya tetap menjadi pasangan istri Benny Laos itu dan mendapatkan suara terbanyak di Pilkada Maluku Utara 2024.

Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe mendapatkan suara telak 51.68 persen, jelas mengalahkan tiga lawannya.

Profil Sarbin Sehe

Sarbin Sehe merupakan pria kelahiran Halmahera Selatan, pada 5 Juli 1970.

Sarbin menempuh pendidikan dasarnya ditempuh SD Negeri Garung-Garung Halmahera Selatan.

Selanjutnya, ia dilanjutkan pendidikan di MTs Negeri Ternate dan MAN Ternate.

Tak berhenti sampai di situ, Sarbin juga melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

Ia berhasil meraih titel Magister di IAIN Ternate tahun 2010 lalu.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sarbin mulanya mengawali karier sebagai ASN.

Ia bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 1999.

Selanjutnya ia diangkat menjadi Kasi Urais Departeman Agama di Halmahera Tengah tahun 2001, Kasi PHU Kanwil Kemenag Maluku Utara tahun 2005, Kasi Madrasah Kanwil Kemenag Maluku Utara tahun 2009, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Maluku Utara tahun 2012.

Baca juga: 19 Paslon di Maluku Utara Gugat Hasil Pilkada ke MK, Aliong Mus di Provinsi & Syahril di Ternate

Setahun kemudian, jabatannya naik menjadi Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, lalu Kabag TU pada tahun 2014.

Setelah itu, Sarbin diangkat menjadi Kepala Kantor Kemenag Kota Tidore Kepulauan tahun 2017 dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara pada 27 Juli 2018 hingga tahun 2022.

Punya prestasi mentereng, Sarbin kemudian dilantik oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, pada Selasa 4 Oktober 2022 lalu.

Sarbin Sehe juga pernah menjabat sebagai Ketua NU Maluku Utara sejak tahun 2017-2022.

Sarbin Sehe kemudian mundur dari ASN dan mendampingi mantan Bupati Pulau Morotai Benny Laos sebagai Calon Gubernur Maluku Utara, dengan mengusung tagline “Bersama Maluku Utara Bangkit”.

Kedua pasangan ini kemudian menyatakan mewakafkan diri untuk kemajuan Maluku Utara ke depan yang lebih baik.

Pasangan Benny Laos dan Sarbin Sehe kini mendapat dukungan dari berbagai partai politik.

Di antaranya Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan.

Jadwal Pelantikan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan alasan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan pada 6 Februari 2024.

Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ingin ada kepastian terkait jadwal pelantikannya.

Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah.

"Mereka nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, kata Tito, percepatan pelantikan kepala daerah juga berdampak pada bersatunya masyarakat usai keterbelahan pilihan saat pilkada.

Kemudian, lanjut Tito, berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Sebab APBD sudah ditetok tiap-tiap daerah pada Desember lalu.

"Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih, karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik," ujar Tito.

"Kemudian yang ketiga juga untuk menghindari potensi moral hazard, kalau saat ini tidak dilantik lama. sekarang ini dijabat banyak oleh PJ juga definitif yang mungkin tidak terpilih definitif yang tidak ikut pemilihan, ada juga yang sebagian definitif yang terus berlanjut menang juga," pungkasnya.

Adapun Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," kata Rifqinizamy, saat membacakan kesimpulan rapat. 

(TribunNewsmaker | BangkaPos/Fitri Wahyuni | Tribunnews/Chaerul Umam)