Profil Rusli Sibua Bupati Terpilih di Morotai Maluku Utara, Pernah Jabat pada Periode 2011-2015

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah profil dari sosok Rusli Sibua, bupati terpilih di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Pada Pilkada 2024, Rusli Sibua terjun berpasangan dengan Rio Chistian Pawane.

Pasangan ini menang dominan dengan hasil suara 48.99 persen.

Angka ini unggul dari dua pasangan lawannya, yakni Deny Garuda-Muhammad Qubais Baba mendapat 42.95 persen.

Sementara, pasangan Syamsuddin Banjo-Judi Robert Efendis Dadana yang mendapatkan 8.06 persen.

Nama Rusli Sibua tak lagi asing bagi masyarakat Morotai, pasalnya, dia pernah menjabat pada periode 2011-2015.

Profil Rusli Sibua

Nama: Rusli Sibua

Tempat dan tanggal lahir: Daruba 5 Maret 1962

Jenis kelamin: Laki-laki

Agama: Islam

Alamat: Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Status Perkawinan: Kawin

Nama Istri: Hikmah Bahmid

Jumlah anak: Dua

Baca juga: Profil Sarbin Sehe, Wakil Benny Laos yang lalu Berganti Sherly Tjoanda di Pilkada Maluku Utara 2024

Jenjang pendidikan

SDN 1 Daruba, Tahun masuk 1969, lulus tahun 1974

SMP Negeri 1 Morotai, Tahun masuk 1974, lulus Tahun 1977

SMA Negeri 1 Ternate, Tahun masuk 1977, lulus Tahun 1980

S1 FISIP UNSTRAD, Tahun masuk 1980, dan lulus di Tahun 1985

Riwayat organisasi

Ketua Pemuda Muhammadiyah

Ketua Dewan Pembina Unipas Morotai

Riwayat pekerjaan

Sekda Pulau Morotai tahun 2010

Bupati Pulau Morotai periode 2011-2016

Karier Rusli

Rusli Sibua merupakan seorang birokrat senior di Maluku Utara, ia pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara.

Kemudian Kepala Dinas Tambang Maluku Utara, Kepala Bappeda Halmahera Utara.

Berlanjut ke Kepala Bappeda Pulau Morotai, dan Sekda Pulau Morotai.

Rusli sibua juga pernah mencalonkan dirinya sebagai Calon Bupati Halmahera Utara, setelah Pulau Morotai.

Aktivis HMI ini juga pernah jabat Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Sekretaris KNPI Maluku Utara.

Jadwal Pelantikan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan alasan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan pada 6 Februari 2024.

Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ingin ada kepastian terkait jadwal pelantikannya.

Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah.

"Mereka nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, kata Tito, percepatan pelantikan kepala daerah juga berdampak pada bersatunya masyarakat usai keterbelahan pilihan saat pilkada.

Kemudian, lanjut Tito, berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Sebab APBD sudah ditetok tiap-tiap daerah pada Desember lalu.

"Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih, karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik," ujar Tito.

"Kemudian yang ketiga juga untuk menghindari potensi moral hazard, kalau saat ini tidak dilantik lama. sekarang ini dijabat banyak oleh PJ juga definitif yang mungkin tidak terpilih definitif yang tidak ikut pemilihan, ada juga yang sebagian definitif yang terus berlanjut menang juga," pungkasnya.

Adapun Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," kata Rifqinizamy, saat membacakan kesimpulan rapat. 

(TribunNewsmaker | TribunTernate/Fizri Nurdin | Tribunnews/Chaerul Umam)