7 Daftar Gubernur hingga Bupati Terpilih se-Sulawesi Barat yang Berpotensi Dilantik Maret 2025

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kepastian tentang waktu pelantikan kepala daerah masih simpang siur.

Sebelumnya, pelantikan kepala daerah terpilih yang menang di Pilkada 2024 disebut bakal digelar 6 Februari 2025.

Namun rencana itu berubah dan belum diumumkan kapan pelaksanaannya.

Kabarnya, pelantikan bisa terjadi pada bulan Maret 2025.

Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Pelantikan pada Maret ini bakal dilakukan oleh sejumlah kepala daerah terpilih se-Sulawesi Barat (Sulbar).

Inilah daftar lengkap kepala daerah terpilih di Sulawesi Barat:

1. Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat: Suhardi Duka - Salim S Mengga

Raihan Suara: 337.512

2. Kabupaten Majene: Achmad Syukri - Andi Ritamariani 

Raihan Suara: 62.845

3. Kabupaten Mamasa: Welem Sambolangi - H. Sudirman 

Raihan Suara: 35.092

4. Kabupaten Mamuju: Sitti Sutinah - Yuki Permana 

Raihan Suara: 89.003

Baca juga: Daftar Harta Wabup Terpilih di Sulbar, Andi Nursami Terkaya Rp 5M, Yuki Permana Termiskin Rp 992Juta

5. Kabupaten Mamuju Tengah: Arsal Aras - Askary 

Raihan Suara: 38.343

6. Kabupaten Pasangkayu: Yaumil Ambo Djiwa - Herny  

Raihan Suara: 41.819

7. Kabupaten Polewali Mandar: Samsul Mahmud - Nursami 

Raihan Suara: 111.590

Kemungkinan di Bulan Maret

Menurut Rifqinizamy Karsayuda, pelantikan kepala daerah diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024, pada 13 Maret 2025.

"Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," kata Rifqinizamy dikutip dari Antaranews, Kamis (2/1/2025).

Dengan demikian, Rifqinizamy mengatakan, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya. Sehingga, pelantikan dilaksanakan secara serentak.

"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK," ujarnya.

Namun, Rifqinizamy mengungkapkan, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru.

Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada Maret 2025.

"Bentuknya Perpres (Peraturan Presiden), bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi di level Presiden,” kata Rifqinizamy.

Sebagaimana diketahui, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025.

Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 Februari 2025.

MK sendiri baru akan memulai sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024, pada tanggal 8 Januari 2025.

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

Selanjutnya, putusan atau ketetapan terkait gugur tidaknya perkara dijadwalkan pada 11–13 Februari 2025.

Bagi perkara yang tidak gugur, berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan yang rencananya dilakukan pada 14–28 Februari 2025.

Setelah itu, Mahkamah akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas perkara dari hasil sidang pemeriksaan lanjutan guna mengambil putusan akhir.

RPH tersebut dijadwalkan pada 3–6 Maret 2025. Lalu, sidang pengucapan putusan/ketetapan akhir akan digelar pada 7–11 Maret 2025. (TribunNewsmaker/TribunBatam/Kompas)