Program 100 Hari Kerja Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Ada 5 Prioritas termasuk Wisata & Perikanan

Cara Gusnar Ismail Akan Siasati APBD Provinsi Gorontalo Masih Minim

Gusnar Ismail mengakui masih minimnya APBD Provinsi Gorontalo dibanding provinsi lainnya.

Untuk itu, dirinya langsung bergerak cepat bertemu sejumlah organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan agar DAK, dana bagi hasil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) makin meningkat dalam APBD 2026 mendatang.

"Makanya itu yang saya sampaikan tadi, saya sudah harus lebih cepat melakukan diskusi dengan berbagai OPD. Sehingga (APBD) 2026 kita harus membuat konsep usulan dana yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat," katanya

"Pada intinya proyeksi 2026 kita akan maksimalkan DAK, dana bagi hasil (DBH), dan meningkatkan pendapatan asli daerah," tambahnya.

Dirinya juga akan mendorong instansi vertikal melaksanakan banyak program dekonsentrasi di Gorontalo.

Baca juga: Rekam Jejak Gusnar Ismail Gubernur Gorontalo yang Dilantik Prabowo, Cetak Sejarah Baru

"Yang kedua adalah bagaimana meraih atau mendorong kegiatan-kegiatan di kementerian/lembaga, dengan label kegiatan nasional tetapi pelaksanaannya di Gorontalo," ungkapnya

Dia juga akan melibatkan peran Investor atau swasta untuk meningkatkan PAD pemerintah provinsi Gorontalo. 

Gerak Cepat Sudah Komunikasi dengan OPD

Gusnar Ismail mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan Ketua DPRD dan Pj Gubernur Gorontalo serta organisasi perangkat daerah agar saat dilantik langsung bekerja melaksanakan janji kampanyenya.  

"Saya juga sudah meminta izin kepada Pj Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin untuk untuk melakukan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah. Komunikasi itu secara garis besar mencakup dua yang pertama adalah memenuhi janji kampanye pilkada 2024 lalu. Sehingga setelah pelantikan kita sudah bisa langsung action," jelasnya.

Selain itu, dia mengaku sudah mulai mendiskusikan dengan perangkat daerah terkait APBD Provinsi Gorontalo 2026. 

"Kenapa? Karena saat ini APBD Provinsi Gorontalo 2025 sudah mulai berjalan dan sudah ada alokasinya masing-masing. Kalau pelantikan dilakukan pada 7 Februari 2025, makan kita masih punya waktu panjang untuk membahas Rencana Anggaran Pembangunan 2026," jelasnya

"Kalau nanti pelantikan dilakukan bulan Maret, maka kita akan menghadapi sejumlah kesibukan seperti puasa, hari raya Idul Fitri dan hari raya ketupat, saat itu psikologi para pejabat pasti belum pulih," tambahnya

Katanya, jika terjadi keterlambatan akan berpengaruh pada penyusunan dana alokasi khusus (DAK).