Kondisi Ridwan Kamil Setelah Rumah Digeledah KPK, Risiko Jabatan, Suami Atalia: Tidak Ikut Campur

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan klarifikasi terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya di Bandung, pada Senin, 10 Maret 2025.

Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana iklan Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat.

Kondisi Terkini Ridwan Kamil

Melalui komunikasi dengan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan berada di Bandung.

Baca juga: Terkuak Keberadaan Ridwan Kamil Setelah Rumah Digeledah, Telepon Pakai Ponsel Staf, Janji Kooperatif

Iswara mengungkapkan bahwa ia berhasil berkomunikasi dengan Ridwan Kamil sekitar pukul 23.00 WIB pada Jumat malam, 14 Maret 2025.

"Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi," ujar Iswara.

"Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung."

Penegasan Tidak Terlibat dalam Kasus

Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi yang tengah diselidiki.

Iswara mengutip pernyataan Kang Emil, "Beliau menyampaikan bahwa 'Insyaallah kalau saya tidak ikut campur masalah tersebut'," yang disampaikan dalam percakapan telepon saat beliau berada di Ponpes Darussalam, Ciamis, pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Baca juga: Ridwan Kamil Menghilang usai Rumahnya Digeledah KPK, DPP Golkar: Jujur Kami Belum Bisa Berkomunikasi

Siap Kooperatif dengan KPK

Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK adalah bagian dari risiko jabatan yang pernah ia emban.

Ia pun siap memberikan keterangan apabila dibutuhkan.

Lebih lanjut, Kang Emil mengungkapkan bahwa ia siap bekerja sama dengan penyidik KPK.

"Ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark-up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu saya menjabat sebagai Gubernur.