Breaking News:

Program 100 Hari Kerja

Program 100 Hari Kerja Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Didesak soal Program Kekerasan Seksual

Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma.

Editor: Delta LP
Newsmaker Kolase/Wikipedia
100 HARI KERJA - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, pasangan ini sudah disibukkan untuk pelaksanaan Quick Wins-nya.

Hal ini juga meliputi program pencegahan stunting.

Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma bakal memantau langsung keterlibatan pejabat tinggi, khususnya jajaran eselon II Pemprov NTT dalam penanganan stunting. 

Melki mengatakan untuk pencegahan masalah stunting sebagaimana arahan Presiden RI, setiap program harus konkrit, jelas, terukur dan terdampak sehingga mudah untuk dipantau. 

“Saya dan Wagub akan melihat keterlibatan Eselon II pada program orang tua asuh (2 Anak/ASN Eselon II)," kata dia ketika memimpin Rapat Pembahasan Progres Program Quick Wins 100 hari kerja, Selasa (25/3/2025). 

Selain agenda tersebut, rapat itu juga membahas tiga program penunjang yaitu pembentukan Koperasi Merah Putih, Pembentukan Sekretariat Bersama ’Ayo Bangun NTT’ dan Platform Digital Meja Rakyat (Melki-Johni Melayani Rakyat). 

Memulai rapat, Melki memaparkan kunjungan maraton ke 25 kementerian/lembaga dan 1 pemerintah provinsi di Jakarta selama sepekan bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota se-NTT. 

Sementara Johni Asadoma juga memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke Labuan bajo, Kabupaten Manggarai barat guna meninjau aset-aset Pemprov NTT di kabupaten tersebut.

Para pimpinan OPD, kemudian melaporkan progres dari Program Quick Wins yang meliputi Optimalisasi Posyandu untuk Pencegahan Stunting, Gerakan Beli NTT, Satu Desa Satu Produk Unggulan/One Village One Product (OVOP), Pendampingan Siswa Menuju Perguruan Tinggi dan Sekolah Kedinasan, Peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta penguatan tata kelola birokrasi pemerintahan.

Selain pemaparan kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Johni Asadoma juga menyampaikan beberapa hal  yang perlu diperhatikan dalam program Quick Win yang sedang dikerjakan yaitu terkait Posyandu, agar kader kesehatan diberi bimbingan masalah kebersihan bukan sekedar gizi. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Wagub NTT Johni Asadoma Wakilnya Melkiades, Ada Sasando Goes to School

Terkait OVOP, agar SDM disiapkan dengan baik dengan mental dan semangat kerja yang baik. Untuk pembelian barang dan penjualan agar membentuk skema pemasaran dari lokal hingga global. 

"Dibuat secara digital melalui platform-platform digital agar produk UMKM, dipromosikan bukan hanya di tingkat Pemprov NTT namun juga di tingkat global, namun tetap harus dipasarkan juga secara konvensional," katanya. 

Gubernur Melki menekankan, Gerakan Beli NTT. Hal itu dimulai dengan penggunaan produk-produk NTT dari kemasan minuman, makanan ringan, tenun NTT dan lainnya, serta membuat platform digital “Gerakan Beli NTT” sejenis Tokopedia. 

Sehingga seluruh produk di NTT dapat terhubung. Platform ini dibuat agar pembelian disamping menguntungkan Investor juga memberi kontribusi bagi PAD.

“Survei kami ketika kampanye bahwa baliho menempati urutan atas promosi sehingga ini menjadi perhatian dan tetap penting sehingga mohon tetap jalankan dengan desain menarik disamping kampanye digital. Program akan berhasil jika promosi kita gencar," ujarnya.

Untuk sekolah kedinasan, ia meminta agar masif melakukan sosialisasi dan segera dieksekusi dan untuk aset Pemprov NTT sebagaimana disampaikan wagub agar di follow up.

“Diharapkan dalam pertemuan ini, setiap OPD bisa saling bersinergi, bekerja Bersama-sama, speed tetap kita jaga dan bergandeng tangan menjadikan NTT lebih baik," katanya.

Didesak Prioritaskan Program pencegahan Kekerasan Seksual

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena didesak untuk menjadikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai prioritas utama. 

Desakan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Kekerasan Seksual Terhadap Anak saat menyampaikan tuntutannya dalam aksi yang digelar Jumat (21/3/2025).

DESAK PROGRAM GUBERNUR - Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Veronika Ata saat menyampaikan tuntutan dalam aksi yang digelar di Polda NTT, Jumat (21/3/2025).
DESAK PROGRAM GUBERNUR - Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Veronika Ata saat menyampaikan tuntutan dalam aksi yang digelar di Polda NTT, Jumat (21/3/2025). (PosKupang/Irfan Budiman)

Aksi tersebut juga menuntut Kapolri untuk membongkar dan mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman terhadap anak dan perempuan.

Koalisi yang terdiri dari berbagai jaringan masyarakat sipil, gereja, dan individu dari NTT, nasional, hingga internasional ini sepakat untuk memerangi segala bentuk kekerasan seksual di NTT dan Indonesia.

Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Veronika Ata mengatakan, Pemerintah NTT perlu menyediakan fasilitas rumah aman serta tenaga profesional yang memadai di seluruh kota dan kabupaten di NTT.

“Gubernur NTT dan jajarannya perlu menjadikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai program prioritas di NTT, menyediakan fasilitas rumah aman dan tenaga profesional yang cukup di seluruh kota/kabupaten di NTT,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga menuntut agar materi pendidikan dan sosialisasi terkait kekerasan seksual pada anak wajib diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan tokoh masyarakat.

“Materi pendidikan dan sosialisasi kekerasan seksual pada anak wajib diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan tokoh,” tambah masyarakat.

Veronika menjelaskan hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan sosialisasi di lembaga pendidikan, organisasi perangkat daerah, BUMD dan dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga di desa.

Upaya ini dinilai penting untuk membangun kesadaran dan mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di NTT. (TribunNewsmaker/PosKupang)

Sumber: Pos Kupang
Tags:
Melkiades Laka LenaJohni AsadomaNTT
Berita Terkait
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved