Program 100 Hari Kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Terapkan Aturan untuk OPD

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Hendrik Lewerissa mulai rapi-rapi di awal masa pemerintahannya.

Dia mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku tidak diperbolehkan memiliki visi dan misi sendiri yang terpisah dari pemerintah provinsi. 

Hal ini disampikan dalam apel perdana, dihadiri ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, yang berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura Ambon, Rabu (5/3/2025).

“Tak ada visi misi OPD, yang ada hanyalah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” ujar Gubernur Maluku dengan tegas didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath. 

Menurutnya, semua jajaran OPD harus memahami dan menerjemahkan visi dan misi dari pemerintah provinsi dalam setiap pekerjaan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Hal ini tak hanya menjadi tugas pemerintah daerah dalam pencapaian visi dan misi, melainkan tanggung jawab semua elemen pemerintah, termaksud ASN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

“Karena itu, saya minta bapak ibu pimpinan dan jajaran OPD untuk membaca dan memahami dengan seksama, kemudian menerjemahkan visi misi itu dalam kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami punya dua tangan yang akan mewujudkan visi misi, yaitu tangan yang satu adalah aparatur sipil negara dan yang lain adalah badan usaha milik daerah,” jelas Lewerissa. 

Lebih lanjut, dengan keterbatasan anggaran, maka Ia meminta agar setiap program atau kegiatan yang dijalankan harus benar-benar prioritas dan selaras dengan visi misi Pemprov, untuk memastikan sinergi yang baik antar program dan sasaran kerja yang tepat, demi kemajuan Provinsi Maluku kedepannya. 

Baca juga: Profil Hendrik Lewerissa, Punya 7 Tanah dan 6 Kendaraan tapi Jadi Gubernur Termiskin se-Indonesia

“Kita tau keuangan daerah sangat terbatas, maka kita harus melaksanakan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas,” katanya. 

Juga dipastikan program yang dilaksanakan di daerah harus selaras dengan program-program yang telah ditetapkan dan selaras dengan pemerintah pusat. 

"Ke depan semua program harus diarahkan untuk pencapaian visi dan misi. Tidak boleh ada lagi program yang tidak jelas, tidak relevan, dengan upaya untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan Maluku. Pastikan setiap program yang kita lakukan di daerah harus sejalan dengan program pemerintah pusat,” pintanya.

Pidato Pertamanya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku gelar rapat paripurna penyampaian pidato perdana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Dalam pidato perdananya itu, Hendrik Lewerissa mengatakan, dalam kegiatan kampanye keliling sebelumnya, dia dan wakilnya Abdullah Vanath telah menyaksikan secara faktual kondisi Provinsi Maluku.

Dimana saat berjumpa dengan rakyat, mereka sering menanyakan tentang potensi sumber daya alam yang melimpah baik di laut maupun di darat, baik di permukaan maupun di perut bumi.

Namun, masyarakat masih tertatih-tatih menjemput kemajuan dan kesejahteraan.

“Itulah mengapa sejak awal saya bersama wakil gubernur telah menyusun berbagai agenda perubahan yang kami sebut sebagai Sapta Cita Lawamena dalam memimpin Maluku kedepan,” katanya, Rabu (5/3/2025) kemarin.

Dijelaskan, Sapta Cipta Lawamena adalah sebuah pilihan diksi yang menggambarkan spirit dan strategi pembangunan dan menjadi landasan semua pihak dalam mewujudkan Maluku yang maju sejahtera dan berkeadilan.

Selain itu,  pilihan strategis ini adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Maluku harus menjadi ujung tombak bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan dan karena itu harus memiliki kemampuan karakter yang baik dan memiliki identifikasi yang tinggi untuk dikontribusikan secara produktif bagi kemajuan daerah Maluku,” ungkapnya.

Selain itu, pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran juga menjadi upaya keduanya untuk membuka lapangan kerja baru.

Kemudian, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong investasi yang berpihak pada kepentingan rakyat Maluku.

“Kita memang butuh investasi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak putra-putri kita yang mencari pekerjaan tetapi investasi yang kami butuhkan di Maluku adalah investasi yang taat aturan yang etis dan responsif prestasi. Tidak hanya bertujuan untuk mengeruk kekayaan dan sumber daya alam Maluku dan meninggalkan hanya remah-remahnya saja bagi makhluk hidup,” tandasnya. (TribunNewsmaker | TribunAmbon/Mesya Marasabessy/Maula Pelu)