Program 100 Hari Kerja Bupati Rembang Harno, 8 Hal Jadi Prioritas Termasuk 'Satu Desa Satu Sarjana'

Harapannya, penyusunan RPJMD ini bisa menjadi landasan dalam realisasi visi dan misi Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro dalam masa pemerintahan 2025-2030.

Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, salah satunya di Kecamatan Sumber pada Kamis (6/3/2025). 

Dalam forum tersebut, sebanyak 113 usulan disampaikan oleh masyarakat.

Musrenbang Kecamatan Sumber dihadiri oleh kepala desa se-Kecamatan Sumber, tokoh masyarakat, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Sumber-Kaliori. 

Usulan yang muncul didominasi oleh pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan, tebing sungai, dan drainase. Selain itu, terdapat juga usulan terkait normalisasi sungai serta program pelatihan keterampilan.

Beberapa usulan pembangunan dianggap mendesak, salah satunya pembangunan jembatan penghubung Dukuh Sambong, Desa Jatihadi, dengan Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. 
Jembatan tersebut dinilai perlu segera diperbaiki karena usianya yang sudah tua dan beberapa bagiannya mengalami kerusakan.

Selain itu, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan Klampok di ruas Sekarsari–Jatihadi yang menghubungkan Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. 

Saat ini, kondisi ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat.

Bupati: Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas

Bupati Rembang, H. Harno, yang menghadiri Musrenbang di Kecamatan Sumber, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih belum stabil. 

Ia mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

"Usulan yang ada akan diprioritaskan sesuai urgensinya, terutama karena masih ada kebutuhan wajib dan prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD, dengan total sekitar Rp200 miliar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola anggaran ini," ujar Harno.

Ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan mengevaluasi usulan yang masuk.

"Nanti akan saya bedah lagi dengan Bappeda. Minggu, Senin, Selasa harus sudah selesai. Rp200 miliar ini bisa bertambah atau berkurang, semoga bisa berkurang. Jika nanti mentok, kami mohon kesadaran semua pihak, termasuk anggota DPRD. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, efisiensi harus dilakukan, termasuk saya juga kena potongan," ungkapnya.