Program 100 Hari Kerja Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Turunkan Stunting & Perlindungan Wanita-Anak

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Semarang, Jawa Tengah, Ngesti Nugraha dan Nur Arifah.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha dan Nur Arifah langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Ngesti Nugraha dan Nur Arifah telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Ngesti Nugraha langsung fokus ke beberapa persoalan di Kabupaten Semarang.

Dalam penerapan program unggulannya, Ngesti Nugraha bakal melakukan sinkronisasi dengan penyusunan APBDesa pada 2025.

Sinkronisasi tersebut berfungsi untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk beberapa program prioritas Kabupaten Semarang.

Ngesti mengungkapkan, sektor kesehatan menjadi satu hal yang menjadi prioritas, contohnya percepatan penurunan angka stunting.

“Ini harus terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang, termasuk penyediaan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil kekurangan energi, insentif kader posyandu, insentif kader TBC, dan lain-lain,” kata Ngesti Nugraha, Rabu (18/12/2024).

Program kerja Bupati Semarang yang terpilih pada Pilkada 2024 tersebut juga meliputi percepatan untuk eliminasi tuberkulosis, peningkatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk perbaikan gizi masyarakat.

Ngesti berharap, nantinya terdapat penyisiran warga-warga yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga mendukung optimalisasi di sektor kesehatan.

Selain sektor kesehatan, Ngesti Nugraha menegaskan bahwa kepedulian terhadap perempuan dan anak juga menjadi satu program prioritasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang secara resmi juga telah mencanangkan Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPA).

Menurut Ngesti, tujuannya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.

Dia berpesan bahwa pemerintah desa atau kelurahan nantinya dapat mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar lebih berdaya guna, dapat mengurangi angka kemiskinan, serta ketimpangan gender.

"Sehingga mewujudkan desa atau kelurahan yang berkeadilan sosial, juga membuat desa sebagai desa ramah anak dan perempuan,“ kata dia.

Baca juga: Rekam Jejak Ngesti Nugraha Bupati Semarang yang Dilantik Prabowo, Pernah Kuliah di Unisri Solo

Di sektor ketenagakerjaan, lanjut Ngesti, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Semarang akan meningkatkan kepesertaan BPJamsostek secara optimal melalui Kamar Lindung.

Sehingga pengoptimalan tersebut tak hanya pada kalangan pegawai negeri, namun juga warga lainnya.

“Kami ingin perlindungan terhadap para pekerja rentan yang ada di desa dapat lebih maksimal lagi," lanjut dia.

Terkait penanganan bencana, Ngesti juga menginginkan adanya pendataan satu data desa di mana terdapat sinkronisasi soal penyediaan anggaran untuk mitigasi bencana alam dengan melibatkan peran Satlinmas.

Dia menambahkan, anggaran Dana Desa pada 2025 tersebut juga akan diprioritaskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, meliputi penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, sanitasi, dan penyediaan air bersih.

“Kami sangat menyadari bahwa perjuangan dan kerja keras untuk mewujudkan visi misi kami harus dapat sinkron dengan semua pihak yang ada di Kabupaten Semarang.

Hal itu untuk mewujudkan Kabupaten Semarang yang berdikari selama lima tahun mendatang," pungkas dia.

Penguatan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang terus mengupayakan penguatan sektor ketahanan pangan di wilayah Bumi Serasi, satu di antaranya dengan mendorong pertanian organik. 

Upaya tersebut termasuk dalam misi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha setelah kembali terpilih pada Pilkada 2024 dan dilantik pada 2025.

Penguatan ketahanan pangan sendiri juga sesuai dengan asta cita Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

Menurut Ngesti, setelah ketahanan pangan diperkuat, hasil produksi pangan yang ada juga bisa menjadi bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dengan fokus produktivitas pangan dan bahan baku organik ini, kita bisa mengambil makanan dari kita sendiri, menjadi lebih sehat, serta mensejahterakan petani. Pasokan makanan kita jangan sampai dari luar, beras, sayur, daging, telur, susunya harus kita yang produksi untuk menyuplai daerah lain di sekitar,” kata Ngesti Nugraha kepada Tribun Jateng, Jumat (14/3/2025).

Ngesti menyebutkan, sudah terdapat lebih dari 100 hektare lahan padi dan sayuran organik yang dikelola warga di Kabupaten Semarang. Nantinya, Pemkab Semarang akan mendorong pertanian organik semakin luas lagi.

Pemerintah juga akan membantu menyiapkan benih unggul, pupuk organik, serta pendampingan hingga pemasaran kepada konsumen atau masyarakat. 

Dia membeberkan sejumlah kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya penguatan ketahanan pangan di sektor pertanian dan tanaman organik.

Beberapa di antaranya yakni jumlah sumber daya manusia (SDM) seperti petani yang kurang memadai, menurunnya kualitas lahan produktif, serangan hama yang semakin masif, serta metode penanaman yang dinilai sudah kurang efisien. (TribunNewsmaker/TribunJateng)