Program 100 Hari Kerja Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Analisa Tingkat Kemiskinan hingga Bebaskan PBB

"Tentu ada banyak analisis yang salah di angka kemiskinan, karena Pak Lurah, Pak Camat, Bu Camat tidak berani nyoret angka kemiskinan, tidak berani karena dimarahi anggota dewannya, ini masalah konstituen, atau dimarahi Pak Lurah," ujar Sigit.

"Kita harus berani mengungkapkan fakta, ketika data kemiskinan salah, berarti ada dislokasi penganggaran, itu bukan ratusan ribu, tapi miliaran rupiah," tambah dia.

Selain itu, seperti yang diketahui, ada 61 desa miskin ekstrem di Kabupaten Sragen.

Dan Sigit berencana akan mengentaskan 20 desa miskin ekstrem itu setiap tahunnya.

"Sehingga kita bisa bergerak secara mikro, dengan hasil impactfull, selama ini cara penanganan kemiskinan, semuanya tanpa fokus pada area-area tertentu, yang menjadikan dampaknya tidak begitu kelihatan," kata dia.

"Sebaran kemiskinan ini, jajaran Pemda turun ke lapangan saat kegiatan zuhur dan ashar keliling, sebenarnya kami membatin, ini mestinya tidak se-ekstrem itu, karena wajah-wajahnya sudah kelihatan ceria-ceria, ini nanti siapa yang harus bertanggung jawab kita perbaiki bersama," pungkasnya.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas memiliki program pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk warga Sragen dari golongan tertentu.

Sigit menyebut sasaran yang bakal dibebaskan dari PBB adalah mereka warga miskin, penyandang disabilitas, hingga para pejuang yang masih hidup alias veteran.

Program itu disampaikan Sigit saat disinggung soal program di 100 hari kerja sebagai Bupati Sragen.

"Kita program tidak mendasarkan pada hari ya, tetapi pada apa yang harus segera diselesaikan, tentu yang sudah kita berikan arahan saat ini adalah pembebasan PBB, pajak bumi bangunan untuk orang miskin, penyandang disabilitas, guru dengan penghasilan tertentu, pahlawan yang masih hidup," katanya kepada TribunSolo.com.

"Kalau pahlawannya sudah tidak ada, keluarganya itu akan dibebaskan pajaknya, pajak bumi dan bangunannya," tambahnya.

Sigit pun mengaku tidak risau, apabila program pembebasan PBB untuk golongan tertentu ini dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan.

"Itu kan penghormatan kepada bagian dari bangsa kita yang memang harus diperjuangan dengan cara melakukan afirmasi, dan cara mensejahterakan itu bisa dengan dia diberikan program kegiatan tertentu," terangnya.