Penjurusan IPA, IPS & Bahasa di SMA Dianggap Tak Relevan Lagi, Perhimpunan Guru Beropini Ini

Perhimpunan guru menilai sistem penjurusan IPA, IPS & Bahasa di tingkat SMA sudah dianggap tak relevan lagi di masa sekarang

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Perhimpunan Guru dan Pendidikan (P2G) menyatakan bahwa sistem penjurusan seperti IPA, IPS, dan Bahasa sebaiknya tidak diterapkan jika hanya mengandalkan hasil dari Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Menurut mereka, dasar penjurusan yang hanya berpijak pada tes akademik kurang mencerminkan minat dan potensi anak-anak secara menyeluruh.

P2G juga menekankan bahwa meskipun sistem peminatan yang berlaku sekarang tetap dijalankan, anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti TKA.

Hal ini menunjukkan bahwa peminatan tidak membatasi akses terhadap evaluasi akademik yang lebih luas.

Oleh karena itu, P2G mendorong adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan arah belajar siswa.

Baca juga: Kelebihan & Kekurangan Kembalinya Penjurusan IPA, IPS, Bahasa di Tingkat SMA, Menimbulkan Stigma Ini

"Kalau sudah ada TKA ya sebenarnya penjurusan udah enggak relevan lagi secara otomatis," kata Koordinator Nasional (Koornas) P2G Satriwan Salim kepada Kompas.com, Sabtu (12/4/2025).

Satriwan menjelaskan, jika ingin ikut TKA, siswa bisa melakukan peminatan pada kelas 11. Lalu, saat ingin ikut TKA tinggal memilih mata pelajaran yang sesuai dengan peminatan di perguruan tinggi.

Tidak perlu lagi penjurusan di SMA diadakan

Oleh karena itu, Satriwan merasa tidak perlu lagi penjurusan di SMA diadakan.

"Anak kelas 9 misal ambil pilihan mapel dengan formula Kurikulum Merdeka hingga saat ini Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, Sosiologi,

Dia ingin ambil jurusan Kedokteran. Ya pada saat TKA mapel pilihan yang diteskan Biologi dan Kimia, sudah pasti itu," terang dia.

Baca juga: Penjurusan IPA, IPS & Bahasa Kembali Diberlakukan di Tingkat SMA, Kemendikdasmen Ungkap Alasannya

Kendati demikian, jika penjurusan kembali diterapkan, Satriwan menilai, guru tidak akan kesulitan melakukan implementasinya karena sudah punya pengalaman penerapan sebelumnya.

Namun, Satriwan menyayangkan perubahan kebijakan dari awalnya tidak ada penjurusan lalu diadakan kembali yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten, serta memilih mengganti kebijakan dengan kebijakan lain yang memiliki esensi sama.

"P2G melihat ini adalah bentuk diskontinuitas dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional ya,