Program 100 Hari Kerja Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Pasang Target Zero Complain

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, pasangan ini menargetkan zero complain.

Setelah dilantik, pasangan Tri-Harris tancap gas menunaikan janji selama masa kampanye yang dirumuskan dalam visi misi. 

"Sejalan dengan visi kita. Bagaimana kita ingin menciptakan kota ini nyaman, nyaman kotanya dan sejahtera warga masyarakat, jadi simplifikasinya sudah ketemu nih, hanya tinggal melakukan langkah-langkah progresif," ungkap Tri. 

Tri menambahkan, permasalahan banjir lalu tentang infrastruktur jalan sampai pelayanan publik masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Untuk itu, dalam 100 hari kerja, dia menargetkan zero complain atau nihil komplain dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan optimal. 

"Hari ini bukan kita bicara tentang pemimpin. Tetapi bagaimana hari ini kita mampu mengayomi dan kemudian mampu melayani warga masyarakatnya. Jadi selama 100 hari, zero complain buat pelayanan," tegas dia. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Marah! Siap Menantang Segala Halangan untuk Pelebaran Sungai Bekasi, Siap Tabrak!

Pernah Klarifikasi karena Video Istri

Wiwiek Hargono, istri Wali Kota Bekasi menjadi sorotan setelah video mengungsi ke hotel viral di media sosial.

Dalam video terlihat Wiwiek memindahkan barang dari mobil ke hotel ketika warga Bekasi terdampak banjir.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku tak ada maksud untuk memamerkan gaya hidup mewah.

Keluarganya menginap di hotel karena rumah di Perumahan Kemang Pratama, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi kebanjiran.

"Saya selamatkan dulu anak dan istri saya, kemudian pagi-pagi jam 06.00 pagi saya juga harus sudah bergabung dengan warga."

"Saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap, karena memang sejak jam 10.00 malam saya berada di lapangan, jam 02.00 (dini hari) pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya," ungkapnya, Rabu (5/3/2025).

Tri Adhianto menambahkan debit air terus bertambah sehingga ia sudah memperkirakan rumahnya akan tergenang banjir.

"Karena pada saat jam 02.00 WIB pagi itu memang ketinggian air sudah 600, dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam, nah kalau saya bertahan di dalam (rumah) berarti saya nggak bisa keluar," imbuhnya.

Hotel bintang empat tersebut dipilih karena lokasinya stategis dan memudahkan untuk meninjau korban banjir.

"Tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi, supaya ini saja, supaya prosesnya (kebutuhan logistik warga terdampak banjir) bisa dipastikan lebih aman, tidak ada pengin kesan bermewah-mewahan," jelasnya.

Ia mengaku hanya istirahat sebentar di hotel dan istrinya sudah membantu ibu-ibu memasak pada pagi hari.

“Karena istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak stay selamanya di hotel,” terangnya.

Tri Adhianto meminta maaf ke warga karena Kota Bekasi terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025).

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kota Bekasi atas dampak dari situasi musibah  banjir ini, saya memahami betapa sulitnya situasi ini bagi banyak keluarga," terangnya.

Ditegur Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta kepala daerah membersamai masyarakat yang terkena musibah banjir.

Tri Adhianto mendapat teguran dari Dedi Mulyadi karena memilih menginap di hotel bersama keluarga saat banjir belum surut.

"Pada seluruh pejabat di manapun berada, mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita masyarakat."

"Saat masyarakat mendapatkan musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat," paparnya, Rabu (5/3/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Dedi mengaku tak berwenang memberikan sanksi lantaran berada di ranah Kemendagri sehingga hanya memberikan teguran.

"Sanksi tidak ada, itu kan SK nya Mendagri. Sebagai Gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran."

"Melalui media ini saya sampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani," sambungnya.

Ia berharap para kepala daerah mementingkan masyarakat karena dipilih langsung oleh mereka.

"Termasuk istrinya harus melayani masyarakat apalagi istrinya yang juga ketua tim penggerak PKK yang harus jadi garda terdepan menyelesaikan problem masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran," imbuhnya. (TribunNewsmaker/TribunJakarta/Tribunnews/TribunJabar)