Program 100 Hari Kerja Bupati Sleman Harda Kiswaya, WiFi Gratis untuk Padukuhan hingga Pasar

Sembari dilakukan evaluasi, pengadaan WiFi maupun bandwidth di Kominfo Sleman juga sementara distop terlebih dahulu.

Lelang diminta dihentikan. Sebab, pihaknya membutuhkan hasil evaluasi untuk perbaikan program ke depan. 

Baca juga: Rekam Jejak Harda Kiswaya Bupati Sleman yang Dilantik Prabowo, Punya Banyak Pengalaman di Birokrasi

"Saya tidak mau program yang baik ini hanya sekadar jalan apa adanya," kata dia. 

Sebagaimana diketahui, proyek pengadaan langganan Wireless Fidelity (WiFi) gratis untuk padukuhan, komunitas dan pasar tradisional di Dinas Kominfo Sleman ini merupakan proyek multi years yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun.

Biaya program ini menggunakan tahun anggaran 2022 senilai Rp 3.203.200.000 sedangkan Rp 5.374.950.000 untuk anggaran tahun 2023.

WiFi gratis ini juga menjadi salah satu program prioritas dari Pemerintahan di Sleman sebelumnya. 

Selain dievaluasi karena banyak mendapat keluhan masyarakat, pelaksanaan program ini juga diduga terjadi penyelewengan.

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, sebelumnya mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas perkara tersebut karena diduga ada markup atau selisih harga antara harga jual dengan harga beli dalam pengadaannya.

Dalam penanganan perkara ini, polisi telah memeriksa 10 orang saksi. 

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dari pihak dinas, PPK, dan penerima manfaat juga sudah kita periksa," katanya.

Pelajari APBD 2025 Dulu

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bakal mempelajari APBD Sleman 2025 yang telah ditetapkan dan tengah menghadapi efisiensi.

Meski memiliki beberapa program prioritas, namun program yang ia gagas bersama Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, perlu disesuaikan dengan kemampuan APBD 2025.

Adapun program prioritas yang diusung adalah antara lain Sleman Bergas Waras Cerdas, Sleman Resik, Ijo, Dalan Padang dan Nyaman, Sleman Rahayu, Sleman Gesit lan Ngayomi serta Sleman Ngrangkul Kabeh. 

“Tentu harus melihat APBD yang ditetapkan. Yang mana yang nyambung sama program-program saya, mana yang belum, baru kami jalankan. Kami juga perlu menyesuaikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Kami optimis dengan tematiknya (program) Kabupaten Sleman, provinsi, dan pusat bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat,” katanya.