Program 100 Hari Kerja Bupati Malang Sanusi, Beri Pesan untuk ASN dan Kepala Desa soal Pelayanan

Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, Muhammad Sanusi - Lathifah Shohib, menghadiri rapat paripurna agenda penyampaian pidato Bupati Malang masa jabatan 2025-2030 di Kantor DPRD Kabupaten Malang, Senin (3/3/2025).

Dalam pidatonya, Muhammad Sanusi menyampaikan bahwa hasil efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) tidak digunakan untuk memenuhi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagaimana diketahui, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Malang, Sanusi mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama delapan hari.

Kemudian dua hari terakhir, Sanusi disusul oleh Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib.

Ia mengaku banyak pengalaman dan bertemu dengan para menteri untuk mendapatkan materi selama retreat.

"Saya bertemu dengan hampir seluruh menteri dan kita bisa berkomunikasi langsung bahkan bisa foto bareng," kata Sanusi.

Sanusi mengatakan, di antaranya bertemu dengan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Cuma 5 Menit dari Alun-alun Kota Batu Malang, Ada Wisata Pemandian Air Panas, Dikelilingi Perbukitan

Di kesempatan itu, ia mengaku mendapatkan banyak hal yang bisa diimplementasikan ke Kabupaten Malang mengenai kesehatan.

"Termasuk sama Pak Nusron (Menteri Agraria dan Tata Ruang), lalu ada Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang infrastruktur dan banyak lainnya," jelansya.

Kemudian, di penutupan retret, Sanusi bercerita mengikuti upacara parade senja yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, serta Mantan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Mantan Presiden ketuju, Joko Widodo.

Pria asal Kecamatan Gondanglegi itu menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi mengenai efisiensi anggaran.

Bahwa, hasil efisien tidak digunakan untuk mencukupi MBG karena sudah dipenuhi dari pemerintah pusat.

Arahannya, hasil efisiensi digunakan untuk infrastruktur jalan rusak, pendidikan, dan kesehatan.

"Sesuai arahan Pak Presiden, (hasil efisiensi) kita arahkan untuk penyelesaian infrastruktur sekolah yang rusak dan bagi sekolah yang muridnya sedikit SD SMP kita merger bagi yang kurang dari 20 murid," terangnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan masalah rehabilitasi sekolah yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan akan dialihkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya.