Program 100 Hari Kerja Wali Kota Madiun Maidi, Kejar Target Pemenuhan SPPG untuk MBG di Madiun

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi dan Bagus Panuntun.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun, Maidi dan Bagus Panuntun langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Maidi dan Bagus Panuntun telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Dalam 100 hari kerjanya, Maidi ingin memaksimalkan pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keberadaan SPPG memang menjadi menjadi elemen penting dalam mensukseskan program MBG.

Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Madiun Maidi, menjadikan pemenuhan SPPG sebagai prioritas dalam program 100 hari kerja. 

Program kerja itu dinilai sesuai dengan kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto. 

"Kami masih memerlukan 16 unit SPPG lagi. Dalam 100 hari kerja ini, semua harus sudah tersedia," ujar Maidi, Rabu (5/3/2025).

Menurut Maidi, saat ini Kota Madiun memiliki 51 ribu siswa sekolah yang berhak menerima manfaat MBG. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan 17 unit SPPG. 

Namun, ketersediaan saat ini masih terbatas pada satu unit yang hanya mampu melayani 3 ribu siswa.  
 
“Pembangunan SPPG akan menggunakan anggaran APBD, sedangkan suplai bahan baku akan didukung oleh APBN,” tuturnya.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Madiun Hari Wuryanto, Pembangunan Caruban Sport Center Terancam?

Sebagai langkah konkret, Pemkot Madiun bersama Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan 16 titik lokasi dapur umum SPPG, dan memastikan semua fasilitas memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain memberikan manfaat bagi 51 ribu siswa, program MBG juga akan diperluas bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk mendukung ketersediaan bahan pangan, wali kota turut mendorong pemanfaatan lahan tidur serta optimalisasi pekarangan pangan lestari (P2L).  

"Ketahanan pangan harus diperkuat bersama masyarakat. Insya Allah dalam 100 hari kita sudah bisa panen dan menikmati hasilnya," tandas Maidi.

Target Pembangunan di KLPJ

Puluhan anggota DPRD Kota Madiun sudah menunjukkan contoh tidak mendidik sebagai wakil rakyat di awal masa kerjanya.

Ini terlihat ketika sebanyak 20 anggota dewan tidak menghadiri agenda penting di rumah rakyat, gedung DPRD saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Selasa (25/3/2025) siang.

Padahal rapat paripurna penyampaian LKPJ itu seharusnya menjadi perhatian para legislator agar bisa memberi penilaian atas pencapaian masing-masing OPD selama pelaksanaan program pembangunan sebelumnya.

Tetapi ironis, 20 dari 30 anggota DPRD Kota Madiun malah tidak muncul dengan mengajukan izin bahkan banyak yang tidak memberikan keterangan apa pun. Jadi hanya ada 10 anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna, di ruangan yang terlihat melompong dan kering itu

Hal ini juga membuat gerah Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya karena memberi kesan hubungan eksekutif dan legislatif tidak mesra.

Baca juga: Rekam Jejak Hari Wuryanto Bupati Madiun yang Dilantik Prabowo, Pernah Jadi Wakil Bupati

Armaya mengaku akan meminta klarifikasi tentang alasan puluhan anggota dewan yang tidak menghadiri rapat paripurna. “Mudah-mudahan tidak ada indikasi yang signifikan, tidak ada yang terlalu mencolok. Itu harapan saya,” ucap Armaya.

Politisi Perindo tersebut menambahkan, penyampaian nota penjelasan dari Wali Kota Madiun dalam LKPJ merupakan agenda rutin sebagai penilaian dari masing masing OPD.

“Penilaian di tiap OPD terkait dengan target dan capaiannya. OPD mana yang memenuhi target, atau tidak. Karena itu akan ada hasil dari pansus untuk LKPJ,” imbuhnya.

Nantinya, lanjut Armaya, dewan akan membahas LKPJ sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Wali Kota Madiun, Maidi.

“Nanti kami bahas. Kalau memang ada beberapa yang sudah memenuhi target itu pasti ada, dan mana yang tidak tercapai. Jangan melihat satu posisi yang sudah memenuhi target,” pungkasnya.

Sementara Wali Kota Madiun, Maidi menuturkan, angka pencapaian maupun target pembangunan akan meningkat dan lebih baik, dari pada tahun tahun sebelumnya.

“Semua program pembangunan itu harus berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) harus berdampak ke semua sektor,” tutur Maidi.

Mantan Sekkota Madiun tersebut juga memastikan, program pembangunan di Kota Madiun harus selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditentukan dari pertumbuhan daerah. Meski banyak tantangan, namun Kota Madiun tetap tancap gas. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cukup bagus,” tandas Maidi. (TribunNewsmaker/TribunJatim/Surya)