Program 100 Hari Kerja Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Desak Revitalisasi Rusun di Palembang

Jadi kita minta ke menteri perumahan untuk bersama bagaimana polanya, seperti apa Perumnas ini kita mau untuk ikut bersama- sama (revitalisasi) karena Perumnas milik negara dan mudah- mudahan  setelah ini pulang bisa dirapatkan, " harapnya. 

Di sisi lain,  Program Gebrak tersebut  sebagai langkah konkrit Pemkot Palembang dalam mendukung  program program Presiden Prabowo bangun 3 juta rumah.

Menurut Gubernur Herman Deru program Gebrak juga selaras dengan Gerakan Bedah Rumah Serentak Se Sumatera Selatan yang telah berjalan selama ini.

"Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal hunian yang layak dan sehat,” ucap Herman Deru.

Dikatakan Herman Deru, dalam mendukung dan mewujudkan program 3 juta rumah pemerintah pusat di Sumsel, pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD bisa juga dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan BUMN/BUMD dan badan Amil zakat di Sumatera Selatan.

"Kita dapat mewujudkan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan dengan pembiayaan melalui kolaborasi bersama BUMN/BUMD, Amil Zakat di Sumatera Selatan. Saya berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Herman Deru mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan hunian layak dan  meningkatkan kualitas hidup mereka masyarakat.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gelar Musrenbang 7 Program Prioritas

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam program ini. Saya berharap Gebrak dapat menjadi contoh bagi program-program lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,”  tambahnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Ishak Mekki ikut menyuarakan perubahan anggaran pembangunan di tahun 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat dengan memperjuangkan anggaran di APBN, meski hal ini juga perlu sumbangsih dari pemkab dan pemkot.

"Pola sejuta rumah ini kalau dijelaskan Dirjen tidak mungkin dari APBN semata, tapi harus urung rembuk pemerintah kabupaten kota menganggarkan juga, apakah rumah layak huni dan sebagainya. serta pengembang diberikan kemudahan terkhusus syarat kredit perbankan," tandasnya. 

Dalam kesempatan itu Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyampaikan, bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar segera melakukan perbaikan rumah tidak layak huni di Indonesia sebanyak 3 juta rumah dimana 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Ia mengatakan dalam mewujudkannya pekerjaan tersebut harus dilakukan secara gotong royong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Untuk membangun 3 juta rumah ini harus dilakukan dengan gotong royong dalam mewujudkannya. Alhamdulillah hari ini kita launching 70 rumah yang akan direnovasi di Palembang. ini merupakan wujud nyata dalam mendukung terwujudnya program 3 juta rumah tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya dia mengatakan pihaknya dari  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sangat terbuka, untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumsel, dalam menuntaskan permasalahan pemukiman yang kurang layak di Sumsel. 

Sementara Walikota Palembang, Ratu Dewa, melaporkan bahwa saat ini Gebrak melakukan renovasi terhadap 70 rumah masyarakat Kota Palembang yang kurang layak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan layak tinggal.