Program 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Anak Nakal, Pemabuk, ASN Malas Masuk Barak!

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Dalam 100 hari kerjanya, Dedi Mulyadi membuat banyak gebrakan baru yang diterapkan di wilayah Jawa Barat.

Di antaranya, akan memasukkan siswa bermasalah ke barak militer.

Rupanya, tak hanya siswa-siswa nakal saja yang akan dibawa ke barak militer, melainkan juga para orang dewasa yang kerap bikin onar.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas juga termasuk ke dalam kriteria tersebut.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi, saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Gedung Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025).

“Mereka (pelajar) baik-baik saja, pertumbuhannya semakin baik, semakin disiplin. Makannya juga semakin lahap, sudah meninggalkan kebiasaan merokok, meninggalkan kebiasaan minum (miras), dan lainnya. Sudah berjalan dengan baik,” ujar Dedi, kemarin.

Menurutnya, efektivitas program barak militer sangat bergantung pada peran keluarga dalam meneruskan pola hidup disiplin di rumah.

“Sistem itu tidak akan ada artinya bilamana mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sistem di rumahnya tidak diuubah,” ucapnya.

Baca juga: Kumpulan Video Anak Bandel Langsung Nurut saat Ortu Ucap Nama Dedi Mulyadi, Terbukti Ampuh

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa ke depan, program barak militer juga akan menyasar kelompok orang dewasa yang memiliki perilaku menyimpang, seperti pemabuk, suami yang tidak menafkahi keluarga, hingga ASN yang malas bekerja.

“Saat ini untuk para pelajar, yang berikutnya targetnya adalah orang-orang dewasa. ASN-ASN malas juga menjadi target kita,” jelas dia.

Dedi menjelaskan, pendekatan ini diperlukan karena persoalan kriminal dan penyimpangan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman penjara.

Diketahui, per Senin (5/5/2025), sejumlah siswa yang dikategorikan nakal telah dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Mereka akan menjalani pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari.

Program ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat. 

Pelajar yang dikirim ke barak militer diklasifikasikan sebagai siswa yang kerap terlibat tawuran, bermain gim berlebihan, merokok, hingga balapan liar.

Program Militernya Kena Kritikan

Polemik program pendidikan militer yang gencar diselenggarakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai pro kontra hingga kritikan dari berbagai pihak.

Dua di antaranya sempat ditentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM.

Mendapati kritikan dari dua lembaga tersebut, Dedi Mulyadi memberikan jawaban menohok.

Merespons kritikan itu , Gubernur Jawa Barat itu bahkan sampai memberikan tantangan secara terbuka kepada KPAI dan Komnas HAM tersebut.

Dedi menjelaskan bahwa permasalahan remaja ini jika dibiarkan justru akan menimbulkan pelanggaran HAM berikutnya.

"Ini kita ini pengen menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun media sosialnya, Rabu (7/5/2024).

Antara lain seperti HAM orang tua, orang lain yang menjadi korban dan yang lainnya.

"Yaitu satu HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malem orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," lanjut Dedi.

Menurut Dedi, menegakan HAM harus dengan cara melindungi HAM.

Ada HAM satu orang yang harus dijaga dan ada HAM orang lain yang harus dilindungi.

Kemudian Dedi juga menjawab kritikan TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah.

Namun menurut Dedi, sejauh ini TNI sudah cukup lama kerap terlibat dalam pendidikan di sekolah.

Baca juga: Tak Puas soal Penggusuran Rumah, Aura Cinta Tantang Dedi Mulyadi Debat Lagi: Harus Musyawarah Dulu

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah, di Papua TNI ngajar di SD, SMP," kata KDM.

Belum lagi, TNI juga dari dulu sudah terlibat dalam pendidikan kedisiplinan dari dulu.

Seperti untuk para ASN, calon karyawan, hingga ngajar di yayasan-yayasan milik TNI.

"Jadi bukan hal baru TNI memberikan pendidikan kepada sipil," kata Dedi Mulyadi.

"Kepada anak-anak sekolah TNI melatih baris berbaris, TNI melatih Paskibraka, TNI melatih Pramuka, kan gak ada problem," sambung KDM.

Dedi mengatakan memang dalam setiap kebijakan pemimpin pasti ada pro dan kontra.

KDM mengaku bahwa pro kontra ini dia anggap sebagai hal yang melatih ketajaman berpikir sebagai pemimpin.

Dedi pun menantang pihak yang mengkritik untuk membuktikan sendiri dengan datang langsung ke barak TNI melihat anak-anak bermasalah yang menjalani pendidikan disiplin ini.

"Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini lagi mengasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin dan nanti kita lihat hasilnya," kata Dedi.

"Saya juga mempersilahkan kepada Komisi Perlindungan Anak, kepada Komnas HAM, kepada Komisi X DPR, kepada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka," ungkapnya. (TribunNewsmaker/TribunJabar)