Program 100 Hari Kerja Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Bentuk Satgas Khusus Tekan TPPO

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Melkiades Laka Lena gerak cepat soal adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT, khususnya di Kabupaten Malaka.

Gubernur membentuk satuan tugas (Satgas) kusus pengiriman pekerja migran untuk menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Hal itu disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam jumpa pers seelah melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Malaka pada Sabtu, (28/3/2025) lalu.

Pasalnya, pada tahun 2024 Kabupaten Malaka merupakan penyumbang kasus TPPO terbanyak di NTT. 

Sehingga dalam jumpa pers tersebut, Gubernur NTT yang biasa disapa Melki mengatakan akan bentuk satgas kusus pengiriman pekerja migran agar masalah TPPO dapat diturunkan sampai angka nol.

"Nanti kami duduk dulu, kami akan fokuskan polanya agar nanti TPPO bisa kita turunkan sampai nol. 

Sehingga nanti orang yang berangkat itu legal dan dipersiapkan dengan baik. Baik itu bahasa, skil dan sebagainya. 

Kami akan buatkan satgas pengiriman pekerja migran yang legal. Bukan satgas TPPO tapi satgas pengiriman pekerja migran," ujar Melki.

Melki mengatakan akan fokus dari Desa untuk mencegah adanya kasus TTPO.

"Kami akan memastikan agar sekarang kita fokus dari desa. 

Bersama dengan seluruh pihak terkait, baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah tingkat 2, TNI/Polri dan semua yang terlibat di bisnis pekerja migran ini. 

Karena kita berperang dengan TPPO ini, sebenarnya juga mengganggu bagi para perusahaan yang mengurus dengan resmi," ucap Melki.

Baca juga: Sosok & Profil Melkiades Laka Lena Gubernur NTT yang Dilantik Prabowo, Bertahun-tahun Jadi Konsultan

Selain itu, Melki juga menegaskan yang untung dari TTPO itu adalah oknum. Secara Institusi sebenarnya tidak ada.

"Sekali lagi yang untung dari TPPO ini adalah oknum - oknum. Baik itu dari Pemerintah maupun dari TNI/Polri. 

Secara Institusi sebenarnya tidak ada. Pemerintah pasti jaga dia punya rakyat. TNI/Polri juga pasti sama. Perusahan - perusahan juga sama," tegas Melki.

Percepat Penanganan Stunting

Dalam rangka meningkatkan layanan dan percepatan pembangunan kesehatan, Pemprov NTT menandatangani MoU dengan 8 lembaga keagamaan, 21 organisasi profesi kesehatan, dan 5 institusi pendidikan kesehatan di Aula El Tari, Senin (5/5/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Ien Adriany mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan upaya pemerataan dan peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan.

MoU ini juga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan dan penguatan infrastruktur kesehatan di seluruh wilayah NTT.

Menurutnya, tiga isu soal kesehatan di NTT meliputi stunting, kematian ibu dan anak, dan penyakit tuberkulosis (TB) adalah isu kesehatan yang sangat krusial dan membutuhkan penanganan yang cepat.

“Isu yang memerlukan perhatian serius dan tindakan terpadu adalah tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu dan anak, dan beban penyakit tuberkulosis yang cukup tinggi serta promosi kesehatan,” kata Adriany.

Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena melalui visi pembangunan DASACITA, Pemprov NTT terus berkolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar.

“Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat berbagai pihak untuk memperkuat upaya kolektif dalam mengatasi tantangan kesehatan di NTT,” lanjutnya.

Baca juga: Pemprov NTT Ungkap Jadwal Lantik Pejabat Isi 15 Jabatan Lowong

Adriany menjelaskan, MoU ini akan memayungi berbagai inisiatif dan program yang difokuskan pada penanganan stunting secara komprehensif, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta pemberantasan TB secara efektif.

Ia berharap kerja sama yang melibatkan lembaga keagamaan, institusi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi menjadi awal yang baik untuk membangun gerakan menuju NTT yang sehat, tangguh, dan bebas stunting. Sejalan dengan visi DASACITA.

“Mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat NTT yang sehat, cerdas dan berdaya saing,” ujarnya. (TribunNewsmaker/PosKupang)