Sosok & Profil Indrajaya, Anggota Komisi II DPR RI yang Minta Aparat Basmi Preman Berkedok Ormas

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sosok dan profil Indrajaya, anggota Komisi II DPR RI yang minta aparat basmi preman berkedok ormas.

Belakangan ini isu terkait ormas yang meresahkan masyarakat menjadi topik yang hangat dibicarakan.

Bahkan isu ormas meresahkan tersebut sampai dibahas di DPR RI.

Salah satu yang meminta ormas yang meresahkan untuk ditindak tegas adalah anggota Komisi II DPR RI Indrajaya.

Indrajaya mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk mencabut status organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat aksi premanisme.

Menurut Indrajaya, ormas yang menebar teror dan menimbulkan keresahan harus ditindak tegas.

Selain melakukan intimidasi dan pemalakan, ormas yang bernuansa premanisme juga mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Baca juga: Sosok & Profil Ratna Machmud Bupati Musi Rawas Dilantik Prabowo, Dulu Punya Jabatan Penting di PDAM

"Mereka telah menebar teror, menimbulkan keresahan, membuat kekacauan, dan merusak tatanan sosial. Maka, mereka harus ditindak," kata Indrajaya, Jumat (9/5/2025), dikutip dari laman fraksipkb.com.

Selanjutnya, Indrajaya mengatakan, ormas yang bertindak seperti preman tidak sesuai tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013.

Jika merujuk pada tujuan keberadaan ormas sesuai undang-undang, maka ormas yang terlibat dalam premanisme jelas sudah melanggar aturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Ormas.

"Apa yang telah mereka lakukan bertolak belakang dengan tujuan ormas itu sendiri. Mereka bukan hanya tidak menjalankan fungsi ormas, tapi juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan ormas," ucapnya.

Profil Singkat Indrajaya

Indrajaya merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan (dapil) Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat), dikutip dari en.dpr.go.id.

Ia berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Adapun di DPR RI, Indrajaya bertugas di Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, kepemiluan, dan agraria.