Program 100 Hari Kerja Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pelatihan Komputer bagi ASN Asli Papua

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Apolo Safanpo melakukan terobosan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN khususnya Asli Papua diberikan pelatihan sadar komputer oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan.

Pelatihan yang menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2025 itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, di laboratorium komputer Papua Selatan, Jl.Brawijaya, Merauke, Rabu (16/4/2025).

Tujuan dari pelatihan itu untuk peningkatan kapasitas dan dan kemampuan pegawai Asli Papua dalam pengoperasian komputer. 

Gubernur Apolo mengakui, selama kelembagaan pemerintah Papua Selatan dibentuk, hampir sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh pegawai honorer.

"Boleh saya katakan ASN jadi mandor, sedangkan honorer yang bekerja, kemungkinan itu ada beberapa alasan, beban kerja pegawai banyak sehingga honorer diminta membantu pekerjaan lainnya," ucap Gubernur Apolo. 

Ada kemungkinan lainnya, pegawai ASN yang ada belum mampu mengoperasikan perangkat komputer, sehingga menugaskan honorer bekerja untuk mengoperasikan perangkat komputer dan perangkat digital lainnya.

Baca juga: Sosok & Profil Apolo Safanpo Gubernur Papua Selatan yang Dilantik Prabowo, Dulunya Pembantu Dekan

"Sebab itu pelatihan pengoperasian komputer ini sangat baik sekali karena ini untuk peningkatan kemampuan ASN sehingga berdampak positif pada peningkatan kinerja pegawai itu sendiri," tutur Apolo. 

Para peserta diberikan pelatihan pengoperasian dasar komputer yakni, Microsoft Word dan Microsoft Excel. 

Pelatihan yang digelar diikuti sebanyak 217 peserta yang berasal dari 27 OPD di lingkungan pemerintah Papua Selatan.

Peserta dibagi menjadi 4 kelas, dan waktu pelaksanaan telah dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 22 - 25 April 2025.

Apolo Safanpo Ditagih Janjinya

Pedagang mama-mama Asli Papua Merauke, meminta kepada Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo agar segera menepati janji atas pembangunan pasar khusus untuk mama-mama asli Papua di Merauke. 

Diketahui sebelumya, pada tanggal 14 Mei 2024, Apolo yang pada saat itu masih menjabat selaku Penjabat (Pj) gubenur Papua Selatan bertemu secara langsung dan menyampaikan bakal membangun pasar khusus mama-mama Papua di kawasan pasar baru Mopah Merauke atau tepatnya di Taman Rika Mandiri. 

Dalam pertemuan saat itu, Apolo menyampaikan bahwa sudah ada diskusi dengan pansus MRP tentang pembangunan pasar khusus untuk mama-mama asli Papua.

Dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Kamis (10/4/2025), Kepala Advokasi LBH Papua Merauke Arnoldus Anda, menyampaikan, kerinduan dan aspirasi mama-mama Papua untuk mendapatkan pasar khusus sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang OTSUS Papua di Merauke sudah ada sejak lama namun tidak ditanggapi serius.

Baca juga: Sosok & Profil Paskalis Imadawa Wakil Gubernur Papua Selatan 2025, Bertahun-tahun Jadi Ketua Adat

"Berdasarkan itu, sejak tahun 2023, LBH Papua Pos Merauke saat itu mulai mendorong mama-mama pasar Asli Papua agar kembali mengorgansir diri dengan membentuk sebuah wadah yang kemudian diberi nama Ikatan Pedagang Pasar Mama Asli Papua, agar menyampaikan Aspirasi lansung kepada pemerintah daerah," ungkap Arnoldus.

Dalam pendampingan LBH Papua Pos Merauke saat itu, bentuk Aspirasi yang disampaikan melalui berbagai siaran Pers dan Konferensi Pers bahkan melalui aksi Demonstrasi kepada Majelis Rakyat Papua Selatan.  

Di tahun 2023 silam, pemrintah kabupaten Merauke membangun pasar khusus mama-mama Papua, namun proyek tersebut ditolak mama-mama Papua sebab letak bangunan tersebut tidak strategis yang bakal berujung pada kerugian pedagang.

"Tahun 2023 pemerintah pernah merespon aspirasi Mama-mama Papua dengan membangun Pasar Blorep, namun mendapat penolakan dari mama-mama karena menganggap Pemerintah Kabupaten Merauke secara serampangan membangun pasar tanpa memperhatikan beberapa aspek penting, salah satunya adalah letak yang tidak strategis dan persoalan Kamtibmas," tutur Arnoldus. 

Berdasarkan fakta-fakta perjuangan panjang mama-mama papua untuk mendapatkan pasar khusus, maka ada sejumlah poin penting yang ditujukan kepada Gubernur Apolo Safanpo, untuk segera diwujudkan, yakni :

Gubernur Papua Selatan Apolo safanpo segera dan wajib memastikan anggaran bersama DPR Papua Selatan untuk pembangunan pasar khusus mama mama papua.

Membangun Pasar di tempat yang strategis atau berdasarkan Aspirasi oleh Ikatan Pedagang Pasar Mama Asli Papua.

Pemerintah provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke, wajib saling berkoordinasi guna memastikan Penganggaran bersama untuk Mama-mama Asli Papua dalam satu garis koordinasi, sehingga tidak ada dualisme keputusan dalam penentuan tempat dan penggaran.

Apabilah Gubernur Papua Selatan bersama DPR Provinsi Papua Selatan tidak memastikan anggaran untuk Pembanguan Pasar Mama Asli Papua maka dapat dipastikan bahwa Gubernur, DPRP tidak mampu mengimplemetasi UU OTSUS terkait pemenuhan Hak atas Ekonomi bagi Orang Asli Papua. (TribunNewsmaker/TribunPapua)