Sosok & Profil Tia Fitriani, Minta Dedi Mulyadi Dipanggil ke DPRD Jabar, Imbas Kritikan Gubernur

Selain itu, Tia juga aktif di Badan Musyawarah serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar.

Ia terpilih dari daerah pemilihan (dapil) 2 yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data dari situs Jariungu, Tia berhasil mengamankan 53.574 suara pada Pemilu 2024, yang mengantarkannya kembali duduk di kursi legislatif.

Ia berdomisili di Jalan Kebon Waru Tengah No. 5, Desa Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Baca juga: Sosok & Profil 3 Anak Dedi Mulyadi, Maula Akbar jadi Anggota DPRD, Sang Putra Ada yang jadi Dalang

Dedi Mulyadi Angkat Bicara, Kritik Kinerja DPRD Jabar

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak tinggal diam.

Ia menyampaikan kritik tajam terhadap DPRD Jabar menyusul ketidakhadiran seluruh anggota dewan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Sabtu (17/5/2025), ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap sikap legislatif yang dinilainya tidak menunjukkan semangat kolaborasi.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," kata Dedi dalam video tersebut, seperti dikutip dari Tribun Jabar.

Ia juga menilai bahwa DPRD sering kali menentang kebijakan eksekutif, meski program yang dijalankan sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ucapnya.

Perseteruan Mencuat, Kolaborasi Dipertanyakan

Ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat tampaknya semakin mencuat ke permukaan.

Permintaan Tia Fitriani agar Gubernur hadir langsung di Gedung DPRD dan kritik balasan Dedi Mulyadi terhadap sikap para anggota dewan menandai adanya celah komunikasi yang cukup serius.

Publik kini menanti, apakah kedua belah pihak bisa menemukan titik temu demi kepentingan pembangunan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat.

(TribunNewsmaker/Tribunnews)