Breaking News:

Program 100 Hari Kerja

Program 100 Hari Kerja Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Luncurkan Program Sekolah Gratis

Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Septinus Lobat dan Anshar Karim.

Editor: Delta LP
Newsmaker Kolase/Wikipedia
100 HARI KERJA - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Septinus Lobat dan Anshar Karim. 

Elisa menekankan pentingnya konsolidasi data yang akurat dari seluruh pihak terkait, termasuk kepala sekolah dan komite, agar implementasi berjalan lancar.

100 HARI KERJA - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama dengan Wali Kota Sorong Septinus Lobat secara resmi bersamaan melaunching sekolah gratis di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025).
100 HARI KERJA - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama dengan Wali Kota Sorong Septinus Lobat secara resmi bersamaan melaunching sekolah gratis di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025). (TribunSorong/Taufik Nuhunayan)

“Kami di provinsi sudah sepakat dengan pak wali kota. Biaya-biaya akan dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Yang penting, semangatnya adalah memberikan akses pendidikan yang layak bagi semua anak-anak di negeri ini,” ujarnya.

Elisa Kambu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dan memahami tantangan yang dihadapi.

“Yang menerima bantuan kadang merasa kurang, tapi yang memberi sering kali menanggung berat. Maka mari kita saling menguatkan untuk pendidikan yang lebih baik di Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Atasi Isu Anak Putus Sekolah di Kota Sorong

Masalah anak putus sekolah di Kota Sorong mencuat ke publik dan menjadi perhatian serius.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan, bahwa pemerintah terbuka terhadap persoalan ini, namun penanganannya memerlukan data akurat.

“Kami belum punya data. Jadi belum bisa ambil langkah. Harus cari data yang valid dulu,” ujar Lobat, Jumat (2/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa kasus putus sekolah terjadi di berbagai jenjang, dari SD hingga SMA/SMK. 

Oleh karena itu, solusi yang diberikan pun harus berbeda sesuai tingkatannya. 

100 HARI KERJA - Masalah anak putus sekolah di Kota Sorong mencuat ke publik dan menjadi perhatian serius. Menanggapi hal itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan, bahwa pemerintah terbuka terhadap persoalan ini, namun penanganannya memerlukan data akurat.
100 HARI KERJA - Masalah anak putus sekolah di Kota Sorong mencuat ke publik dan menjadi perhatian serius. Menanggapi hal itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan, bahwa pemerintah terbuka terhadap persoalan ini, namun penanganannya memerlukan data akurat. (TribunSorong/Angela Cindy)

Untuk pendidikan dasar seperti TK dan SD, menurutnya, sekolah sudah digratiskan.

Namun pada jenjang SMP hingga SMK, dibutuhkan kajian lebih dalam. 

Ia juga menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab utama.

“Mungkin orang tua tidak mampu membiayai pendidikan. Kita bisa adakan pembinaan khusus dan berikan kemudahan agar mereka kembali bersekolah,” tambahnya.

Wali Kota Sorong juga mengapresiasi kepedulian masyarakat dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk menghimpun data lengkap.

“Ini pertanyaan bagus. Saya akan cek ke Dinas Pendidikan. Pasti ada data,” tutupnya.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pemkot Sorong dalam membangun pendidikan yang inklusif dan merata di Papua Barat Daya. (TribunNewsmaker/TribunSorong)

Sumber: Tribun Papua
Tags:
Septinus LobatAnshar KarimSorongPapua Barat DayaElisa Kambu
Rekomendasi untuk Anda
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved