Program 100 Hari Kerja Gubernur Bali Wayan Koster, Beri Solusi dari Masalah Kemacetan Parah

"Salah satu solusinya ya kita bangun jalan. Tapi gak bisa, saya bicaranya sekarang, bangun jalannya sekarang. Harus ada kajian, pembebasan lahan, dan anggarannya juga tidak sedikit," ujarnya.

Pantauan Tribun Bali selama ini, kondisi kemacetan di Bali memang tidak merata. Titik kemacetan bisa dihitung jari. 

Di Kabupaten Gianyar sendiri, kemacetan parah hanya terjadi di kawasan Ubud, meliputi, Jalan Raya Teges, Jalan Raya Pengosekan, Jalan Raya Sayan-Kedewatan, Jalan Raya Banjar Kalah Peliatan, Jalan Raya Ubud, dan Jalan Raya Andong.

Sementara di kecamatan lain, misalnya di Kecamatan Gianyar, hampir di setiap jalan raya kondisinya lengang. 

Bahkan tidak jalan, di Kota Gianyar sekalipun, lalu lintas kerap sepi. Terlebih saat hari libur. Sebab lalu lintas di sini sebagian besar digunakan oleh pekerja kantor pemerintah. Dan, akses ini juga bisa digunakan untuk menuju objek pariwisata lainnya di Bali timur. (weg)

PHRI Buka Suara

Diwartakan sebelumnya, menanggapi keluhan pendiri situs panduan perjalanan Lonely Planet, Tony Wheeler soal kemacetan di Bali, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung buka suara. 

Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya tak menampik soal kemacetan menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera dicarikan solusinya. Dan apa yang disampaikan Tony merupakan fakta. 

“Inilah akibat keterlambatan penyediaan daripada sarana dan prasarana seperti jalan raya. Dan kemacetan paling parah dianggapnya itu merupakan fakta,” kata Gung Rai, Senin 19 Mei 2025.

Ia menambahkan dari perspektif PHRI tentu menginginkan jawaban dalam menghadapi tantangan ini ke depan (kemacetan di Bali) dan tentunya harus menjadi prioritas oleh pemerintah daerah bagaimana mengatasinya. 

Beberapa waktu lalu saat melakukan audiensi dengan Bupati Badung, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Pemkab Badung memiliki komitmen yang serius untuk mengatasi kemacetan di Gumi Keris ini. 

Selain itu juga akan memperbaiki infrastruktur mulai dari sekarang sampai periode pertama kepemimpinan Bupati Adi Arnawa hingga tahun 2030 mendatang.

“Terbukti dengan beberapa pembebasan lahan tanah jalan lingkar selatan dan juga di sekitar perbatasan Badung dan Kota Denpasar juga secara serius akan digarap oleh Pemkab Badung.

Tujuannya apa adalah menjawab daripada permasalahan ini, permasalahan ini tidak bisa dijawab dengan retrorika saja harus ada konkret action atau bukti nyata yang harus dikerjakan.

Makanya Bapak Bupati Badung punya komitmen yang sangat kuat untuk segera memperbaiki itu,” ungkap Gung Rai. (TribunNewsmaker/TribunBali)