Program 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bakal Efisiensi Anggaran hingga Rp 7 T

(tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, 

maka ada realokasi hampir Rp250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," terangnya.

APBD Jabar Disorot

Diketahui, KPK menyoroti anggaran Pemprov Jabar. 

KPK lewat Direktur Korsup Wilayah II, Ujang Bahtiar, mengingatkan agar Pemprov Jabar mengutamakan keselarasan perencanaan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta visi dan visi daerah.

Ujang menekankan, pembangunan harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Arah pembangunan harus diukur dengan kebermanfaatan kepada masyarakat, ini menjadi sorotan KPK," ujar Ujang, Senin.

Baca juga: Air Terjun 3 Tingkat dengan Kolam Jernih dan Cliff Jumping di Purwakarta, Jawa Barat

Ia pun meminta kepada Pemprov Jabar untuk mencoret program yang tak berdampak untuk masyarakat.

"Saat melihat dalam proses perencanaan tidak terdapat azas kebermanfaatan bagi masyarakat dan perencanaan tidak inline terhadap kebermanfaatan, saya minta untuk dicoret," tegas dia.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan KPK akan terus mendukung pemerintah daerah melalui penerapan indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan.

"Dengan berbagai langkah strategis yang telah disusun Gubernur Jabar, pada prinsipnya itu menjadi bagian dari tugasnya untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan, penggunaan sumber daya, kewenangan, memperbaiki sistem yang buruk, kemudian anggaran serta personal yang dimiliki."

"Kami siap mendukung upaya Pemprov Jabar menggunakan anggarannya secara efektif, yang bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," urai Ujang. (TribunNewsmaker/TribunJabar)