Sosok & Profil Dicky Syahbadinata, Tersangka Korupsi Sritex, Eks Petinggi Bank BJB, Ini Perannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama Dicky Syahbadinata, mantan pejabat tinggi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), kini ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan tekstil raksasa, PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Dicky sebagai tersangka pada Rabu, 21 Mei 2025.

Ia tidak sendiri. Dua nama besar lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Iwan Setiawan Lukminto, bos Sritex, dan Zainuddin Mappa, mantan Direktur Utama Bank DKI.

Ketiganya diduga terlibat dalam skandal pemberian kredit bermasalah dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex.

Baca juga: Sosok & Profil 2 Bos Sritex, Iwan Setiawan Lukminto Tersangka Korupsi, Iwan Kurniawan Gantikan Kakak

Nilai kerugian negara akibat praktik ini mencapai hampir Rp700 miliar, tepatnya Rp692.980.592.188.

"Pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025 penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers yang dikutip dari Kompas TV.

Siapa Dicky Syahbadinata?

Mengutip laporan dari Kompas TV, Dicky Syahbadinata menjabat sebagai Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial di Bank BJB pada tahun 2020.

Dalam kapasitasnya itu, ia diduga memiliki peran sentral dalam proses pemberian kredit kepada Sritex yang total nilainya hampir mencapai Rp3,6 triliun.

Namun, kredit tersebut ternyata diberikan secara tidak sah dan melanggar ketentuan perbankan, yang kemudian berujung pada kerugian besar bagi negara.

Kredit Tanpa Jaminan, Risiko Tinggi

Pemberian kredit kepada Sritex rupanya sarat dengan pelanggaran prosedur.

Berdasarkan penilaian, Sritex saat itu hanya memperoleh peringkat BB-, yang menandakan risiko gagal bayar yang tinggi.

Namun anehnya, perusahaan ini tetap berhasil mengakses dana kredit dalam jumlah besar, bahkan tanpa adanya jaminan aset.

"Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A," jelas Abdul Qohar.