Program 100 Hari Kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Berobat di Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dan Salim S Mengga.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dan Salim S Mengga langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Suhardi Duka (SDK) dan Salim S Mengga telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, membuat gebrakan di bidang kesehatan.

SDK menegaskan warga Sulbar yang ingin berobat di rumah sakit, cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa perlu membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau kartu BPJS.

Hal ini disampaikan SDK saat memberi sambutan kepada warga di acara tasyakuran SDK-JSM di kediaman anggota DPRD Sulbar, Gusrinaldi Husain di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar (Polman), Sulawesi Barat pada Sabtu, (24/5/2025).

"Enam kabupaten di Sulawesi Barat, rakyatnya sudah dilayani di rumah sakit tanpa kartu BPJS. Cukup dengan KTP, (berobat) Rumah Sakit insya Allah dilayani sekarang.

"Kalau kamu tidak dilayani di rumah sakit telepon saya," ujar SDK. 

Aturan berobat di rumah sakit anpa kartu BPJS sebelumnya pernah disampaikan pula oleh Asisten Deputi Bidang Komuniksi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugerah.

Dikutip dari Kompas.com, Rizky mengatakan, saat ini peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan dalam upaya memberikan kemudahan layanan kepada peserta JKN dan untuk memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan. 

"Kami BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (faskes) untuk dapat melayani peserta JKN dengan hanya menunjukan KTP," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/5/2024) lalu. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bantuk Timsus untuk Perizinan Tambang di Sulbar

Dikutip dari Kompas.com (14/8/2024), peserta BPJS Kesehatan yang hendak berobat menggunakan KTP tidak perlu membawa berkas atau dokumen pendukung lainnya. 

Menurutnya, penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN akan meningkatkan akurasi data peserta secara terintegrasi. 

Di sisi lain, bagi peserta BPJS Kesehatan yang belum memiliki KTP dapat mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) ataupun NIK yang tercantum di Kartu Keluarga (KK).

Dalam kunjungannya di Polman, SDK juga janji akan menyelesaikan pendangkalan sungai Matakali. 

"Saya banyak menerima ucapan terimakasih dari warga Matakali karena tahun ini sudah bisa panen, setelah sebelumnya tidak bisa panen karena banjir. Alhamdulillah tahun ini kita sudah kerjakan dan sampai saat ini pekerjaannya masih berjalan dan akan sampai ke muara sungai," ungkapnya.

Suhardi Duka juga berjanji akan mengerjakan pendangkalan sungai Tumpiling-Galeso di tahun depan.

"Untuk sungai Tumpiling seperti yang disampaikan pak Gusrinaldi kita akan kerjakan tahun depan," ujarnya diikuti tepuk tangan dari warga Wonomulyo.

Gubernur Sulbar yang akrab disapa SDK ini mengungkapkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar.

Anggaran ini kata dia, nantinya akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Polewali Mandar termasuk peningkatan produksi pertanian dan drainase di wilayah Kecamatan Wonomulyo.

"Tahun ini Polman ada kurang lebih Rp 60 miliar kita akan alokasian untuk memperbaiki infrastruktur termasuk drainase di wilayah ini. Anggarannya sekitar Rp 2 miliar untuk memperbaiki drainase itu yang pak Gusrinaldi yang memperjuangkan katanya dia minta sekitar Rp 2 miliar tapi saya katakan biar Rp 3 miliar kalau pak Gusrinaldi yang minta," katanya.

Ia juga berkomitmen akan menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar utamanya masyarakat di garis kemiskinan ekstrem.

Ia berjanji dalam dua tahun ke depan, akan mengoptimalkan pekerjaan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Saya bersama wakil gubernur bapak Salim S Mengga juga berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan, terutama masyarakat yang berada dalam kemiskinan ekstrem. Insyaallah dalam dua tahun kita akan mengatasi kemiskinan ini. Dan kita sudah alokasikan anggarannya," jelasnya.

Anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini sudah di alokasikan. Dikatakan, sedikitnya sekitar 5 ribu keluarga akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp2 juta. (TribunNewsmaker/TribunSulbar)